KATADIA,MAKASSAR || Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Pusat Muhammadiyah menggelar rapat kerja nasional yang digelar, Jumat-Ahad 29 September-1 Oktober 2023 di Universitas Muhammadiyah Yokyakarta.
Rakernas kali ini dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr H M Busyro Muqoddas, Sh, M.Hum pada sambutannya dia mengatakan Muhammadiyah terus bergerak dengan aksi-aksi konkret.
Anggota Muhammadiyah bukan hanya berliterasi dan bernarasi, namun juga mengaktualisasikan setiap gerakan dengan bukti yang nyata. Narasi tanpa aktualisasi sama dengan halusinasi saja, tandasnya.
Muhammadiyah akan berusaha tetap hadir guna menguatkan pilar-pilar kenegaraan, apabila suatu saat negara tidak akan hadir atau semakin tidak hadir untuk kepentingan masyarakat. “Terlebih lagi Muhammadiyah juga memiliki peranan penting di sektor politik dan ekonomi,“ ungkapnya.
Rakernas LHKP PP Muhammadiyah di UMY ini antara lain bertujuan, agar gerak langkah LHKP sebagai salah satu lembaga Muhammadiyah akan aktif mengawal isu-isu politik kebangsaan maupun publik.
Rakernas kali ini mengusung tema, Konsolidasi politik Kebangsaan muhammadiyah menuju Indonesia Berkeadaban.
Para peserta rakernas berasal dari pengurus LHKP PP Muhammadiyah, ketua dan wakil ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah membidangi LHKP, Ketua dan Sekretaris LHKP Pengurus Wilayan Muhammadiyah serta undangan khusus.
Peserta dari Muhammadiyah Sulsel yang ikut dalam raker ini ini, Wakil Ketua Membidangi LHKP Sulsel, Dr.Ir H Saiful Saleh, M.Si, Ketua LHKP PW Sulsel, Dr Basti Tetteng, M.Si, Ir Arsatillah serta Wakil Ketua PD Muhammadiyah Sulsel membidangi LHKP, Dr H Muhammad Ramli Haba, SH, MH.
Rakernas LHKP ini bertujuan membangun silaturrahim antar pengurus LHKP baik tingkat pusat hingga wilayah, konsolidasi internal organisasi untuk memperkuat fungsi dan peran strategis LHKP tingkat PW Muhammadiyah dan PD Muhammadiyah.
Mengkonsolidasikan kebijakan bidang hikmah dan kebijakan publik hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah 2022 di Surakarta ke LHKP wilayah dan daerah.
Tujuan yang lain adalah merumuskan langkah strategis Muhammadiyah dalam menghadapi isu politik kebangsaan pada pelaksanaan pemilu, pilkada, pilkades serta perumusan langkah dan strategi Muhammadiyah dalam menghadapi isu kebijakan publik di tingkat daerah.**
