KATADIA,SIDOARJO || Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan 1.000 sertifikat tanah wakaf kepada para penerima yang berkumpul di Masjid Agung Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada Rabu, 27 Desember 2023
Dalam acara tersebut, Presiden menjelaskan betapa pentingnya sertifikat wakaf sebagai langkah preventif dalam menghindari konflik serta sengketa lahan yang telah diwakafkan.
“Saat tanah diwakafkan, terkadang tidak ada sertifikat yang mengikuti. Misalnya, ketika pemiliknya sudah tiada, namun tanahnya diwakafkan di tengah kota.
Nilainya bisa mencapai puluhan miliar. Inilah awal dari sengketa lahan yang terjadi di berbagai tempat,” ungkap Presiden.
Presiden juga menyoroti kasus sengketa lahan yang terjadi pada beberapa masjid, termasuk di daerah Senayan, Jakarta, yang menghadapi sengketa karena tidak memiliki sertifikat dan memiliki nilai yang sangat tinggi, mencapai ratusan miliar rupiah.
“Dalam kasus ini, nilai mencapai ratusan miliar dan menjadi perdebatan hangat. Inilah mengapa sertifikat wakaf yang kami berikan hari ini sangat penting bagi masjid, mushola, lembaga pendidikan, dan lainnya,” jelas Presiden.
Dalam momentum tersebut, Presiden menegaskan bahwa sertifikat yang diserahkan merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah wakaf.
Dokumen tersebut akan membantu dalam menjaga status hukum agar tidak terjadi sengketa di masa mendatang.
“Jika ada pihak yang meragukan kepemilikan atas tanah wakaf ini, cukup tunjukkan sertifikat ini. Ini adalah solusi yang tepat. Namun, tanpa sertifikat, masalah ini bisa berlarut-larut di pengadilan dan menjadi sengketa yang panjang,” tambahnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar di masa depan, tempat ibadah yang dibangun di atas tanah wakaf sudah memiliki sertifikat. Langkah ini dianggap krusial untuk pengembangan tempat ibadah yang lebih baik ke depannya.
“Kami harapkan semua tempat ibadah, saat akan dibangun atau diperluas, memiliki sertifikat yang jelas. Ini penting untuk memastikan hak-hak atas tanahnya terjamin,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, Presiden ditemani oleh sejumlah pejabat penting seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.
Kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf serta mengurangi potensi sengketa di masa depan yang dapat mengganggu aktivitas keagamaan dan pendidikan.
(*Sumber: BPMI Setpres*)
