KATADIA, PANGKEP || Dalam menanggapi kegiatan rutin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangkep terkait perekaman E-KTP dan dokumen kependudukan di ibukota desa Kecamatan Kepulauan Pangkep, terdengar suara kritis dari salah satu caleg terpilih DPRD Pangkep periode 2024-2029 dari Dapil 4 Pangkep, Muhammad Ramli. Selasa 14 Mei 2024
Ia menyoroti efektivitas kegiatan yang dianggap tidak menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan di daerah kepulauan tersebut.
Menurut Ramli, kegiatan ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang memadai terhadap persoalan administrasi kependudukan di daerah tersebut.
Sebagai indikator, pada Pemilu 2024, ribuan warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki E-KTP, yang sebelumnya dijadikan syarat untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Caleg yang dikenal sebagai “anak pulau” ini juga menyoroti komitmen yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Pangkep pada bulan Agustus 2023.
Dalam pertemuan tersebut, komitmen bersama telah ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil, wakil ketua DPRD, ketua komisi I, dan ketua HIMALAYA-KAB.PANGKEP untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil di wilayah desa-desa Kecamatan Kepulauan Pangkep.
Ramli menekankan bahwa pendirian UPT Disdukcapil di setiap ibukota desa akan menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien daripada kegiatan perekaman yang dilakukan secara berkeliling setiap tahun.
Dengan adanya UPT Disdukcapil di setiap desa, warga tidak perlu lagi menunggu kedatangan petugas Disdukcapil atau keliling pulau untuk mendapatkan layanan perekaman.
Ini juga akan menghemat anggaran yang selama ini digunakan untuk biaya operasional perekaman, seperti sewa kapal, konsumsi, dan akomodasi.
Ramli menegaskan bahwa realisasi komitmen tersebut akan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan di daerah kepulauan Pangkep.
