KATADIA,TEGAL || Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Korps Polisi Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri mengadakan diskusi dengan Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Jawa Tengah, H. Riswanto, untuk mengantisipasi dan mencegah potensi konflik antar nelayan. Senin 27/5
Diskusi ini bertujuan merespons dua kejadian menonjol pada tahun 2023 yang melibatkan nelayan Jawa Tengah dan nelayan daerah lain.
Pada 27 Februari 2023, dua kapal ikan asal Jawa Tengah, KM Jaya Indah II dan KM Tambah Rejeki, diamankan oleh nelayan Muarakintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, karena menangkap ikan di wilayah tangkapan nelayan tradisional dengan alat tangkap yang diduga tidak sesuai aturan.
Pada 22 Juni 2023, dua kapal nelayan asal Jawa Tengah, KM Wahana Nilam IV dan KM AJB-I, dibakar oleh nelayan cumi di Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, karena diduga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Konflik tersebut berdampak pada keamanan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.
Kanit II Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kompol Hadi Suryadinata, menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam pengawasan penerbitan izin operasi penangkapan ikan dan patroli pengawasan serta penegakan hukum.
Ini dilakukan untuk mencegah konflik serupa. Hadi menegaskan perlunya pemahaman nelayan terkait zona penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap yang sesuai aturan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023.
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, H. Riswanto, menyampaikan dukungan terhadap program Ditpolair untuk mencegah konflik nelayan dan berkomitmen membangun sinergi antara Polri dan nelayan di Jawa Tengah.
Riswanto juga menekankan pentingnya komunikasi dan edukasi bagi nelayan mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan.
Selain itu, Kanit III Subdit Intelair Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Iptu Indra Waspada, mengingatkan perlunya perhatian bersama antara pemerintah, HNSI, dan tokoh nelayan dalam mendeteksi potensi konflik nelayan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
Ini untuk mencegah konflik nelayan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah atau tim sukses sebagai isu politik yang dapat mengganggu situasi keamanan di wilayah perairan.
Kesimpulannya, pertemuan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik antar nelayan dan menjaga situasi keamanan di wilayah perairan.
Riswanto berkomitmen untuk selalu memfasilitasi dialog antara nelayan dan pemerintah guna mencari solusi terbaik atas berbagai keluhan nelayan.(**)
