Sabtu, Juli 13, 2024

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Usulkan 21 Desa Menjadi Desa Antikorupsi

KATADIA,MAKASSAR || Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengajukan 21 desa sebagai kandidat Desa Antikorupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan setelah Desa Pakkatto sebelumnya ditetapkan oleh KPK sebagai Desa Antikorupsi.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Perluasan Desa Antikorupsi di Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur pada Kamis, 13 Juni 2024, KPK memberikan pemahaman mendalam mengenai indikator Desa Antikorupsi.

Tujuan dari bimtek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan desa, menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Fries Mount, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima usulan dari Pemerintah Sulawesi Selatan terkait 21 desa yang diharapkan menjadi Desa Antikorupsi berikutnya setelah Desa Pakkatto. Menurutnya, harapannya adalah agar semua desa di Sulawesi Selatan dapat menjadi Desa Antikorupsi dalam waktu dekat.

Program Desa Antikorupsi ini diharapkan dapat mengubah paradigma dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa. Dengan adanya platform berbasis web, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Fries juga menekankan bahwa kehadiran website ini akan memfasilitasi evaluasi independen oleh LSM dan masyarakat tanpa perlu ke lapangan.

KPK juga telah menetapkan indikator khusus untuk penilaian Desa Antikorupsi, seperti penguatan tata kelola, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi di desa-desa Sulawesi Selatan.

Dalam konteks dana desa yang cukup besar yang dikelola oleh pemerintah desa, Fries menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Stimulus dari pemerintah, seperti tambahan dana bagi desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi, juga menjadi insentif positif bagi desa-desa untuk menerapkan praktik tata kelola yang baik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan telah aktif mendukung inisiatif ini dengan mengirimkan 21 nama desa sebagai kandidat Desa Antikorupsi, dan KPK berharap untuk menetapkan desa-desa ini sebelum akhir tahun ini.(*)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

Sorry Bro