KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan membenahi digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar.
Danny mengakui bahwa meskipun digitalisasi kepegawaian telah diterapkan sejak lama, masih diperlukan pembenahan terutama di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat peringkat satu di Sulsel,” ujar Danny setelah menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat (19/7).
Danny menekankan bahwa tidak ada alasan bagi Makassar untuk tidak menjadi yang terbaik dalam hal digitalisasi, mengingat fasilitas yang sudah lengkap. “Pembenahan harus semuanya digital, mulai dari data pribadi hingga data lainnya,” tambahnya.
Makassar meraih peringkat pertama di Sulsel dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan skor 3,41 yang berkategori Baik.
Pencapaian ini didasarkan pada Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2024.
Dalam acara tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri, terutama terkait dengan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik yang semakin baik dan digital. “Dengan fasilitas ASN yang makin bagus dan digital, layanan publik harus sesuai dan efisien,” ujar Anas.
Menpan-RB juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan, termasuk untuk acara konser atau event, yang dapat membantu menggerakkan ekonomi. “Izin konser kalau dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya.(**)
