KATADIA MAKASSAR || Pemberhentian dan penonaktifan sejumlah Ketua RT/RW di Kota Makassar menjelang Pilkada serentak 2024 terus menuai sorotan publik. Banyak di antara para Ketua RT/RW yang merasa dipecat tanpa alasan mendasar oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.
Merespons situasi ini, sejumlah Ketua RT/RW dari berbagai kelurahan mendatangi Kantor DPRD Kota Makassar pada Kamis (26/9/2024) untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat. Mereka mempertanyakan alasan di balik pemecatan yang mendadak ini, terutama jelang Pilkada.
Salah satu Ketua RT di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Rusly, menyatakan bahwa pencopotan Ketua RT/RW seharusnya dilakukan berdasarkan musyawarah, dengan dukungan bukti-bukti jika terjadi pelanggaran.
“Kami datang bersama-sama para Ketua RT/RW dari lintas kelurahan untuk mengadu dan mencari keadilan atas pemecatan ini,” ujar Rusly.
Para Ketua RT/RW ini diterima langsung oleh Ketua sementara DPRD Makassar, Supratman, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya di Ruang Banggar.
Setelah mendengarkan aspirasi mereka, Supratman menegaskan bahwa laporan yang diterima dari para Ketua RT/RW tersebut perlu diklarifikasi oleh pemerintah kota.
“Kami khawatir bahwa pemecatan ini terkait dengan kepentingan politik, mengingat Pilkada yang semakin dekat. Kita perlu klarifikasi dari pihak pemerintah, baik itu dari Lurah maupun Camat, mengenai alasan di balik pemecatan ini,” ujar Supratman.
Supratman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan perwakilan RT/RW, Lurah, dan Camat untuk membahas lebih lanjut masalah ini.
“Meski Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk sepenuhnya, kami akan melibatkan seluruh fraksi di DPRD Makassar untuk hadir dan membahas masalah ini secara komprehensif,” pungkasnya.(**)
