KATADIA JAKARTA || Penjabat (Pj) Bupati Bone, A. Winarno Eka Putra, S.STP., M.H., turut menghadiri kegiatan Koordinasi Nasional dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa (17/9/2024), dan dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, Walikota, serta jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Selain membahas kesiapan pelaksanaan Pilkada, salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilihan Serentak 2024.
Netralitas ASN dinilai penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama untuk menghindari politisasi ASN yang sering menjadi isu krusial dalam pemilu.
Acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang berharap agar seluruh Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota segera berkoordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian di wilayah masing-masing.
Dalam sambutannya, Rahmat Bagja menyampaikan pentingnya menjaga netralitas ASN. “Netralitas ASN merupakan kunci dalam menjaga kualitas demokrasi, mengingat ASN tidak boleh berpihak pada salah satu kontestan pemilu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghindari politisasi ASN selama tahapan pilkada, yang kerap menjadi sorotan masyarakat.
Rahmat Bagja menambahkan, kegiatan koordinasi ini juga berfungsi untuk memastikan kesiapan kepala daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan.
Bawaslu bersama pihak terkait memberikan panduan dan pengawasan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Acara ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara lancar, serta memperkuat komitmen kepala daerah dan ASN dalam menjaga netralitas dan profesionalitas selama proses pemilihan.(**)
