KATADIA JAKARTA || Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Senin (11/11/2024).
Rakor ini menghadirkan empat Kepala Dinas Pendidikan dari beberapa daerah, termasuk Muhyiddin, yang hadir bersama Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta; Kadis Pendidikan Provinsi Riau; serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Dalam paparannya, Muhyiddin menyampaikan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar dapat berjalan lancar karena kolaborasi erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Kami di Kota Makassar berkolaborasi kuat dengan Disdukcapil, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pendaftaran siswa,” ujar Muhyiddin, menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi matang untuk memastikan kelancaran PPDB.
Lebih lanjut, Muhyiddin menegaskan komitmen Kota Makassar terhadap pendidikan inklusif, yang memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami telah memetakan anak-anak dengan disabilitas di seluruh jenjang sekolah, mulai dari TK hingga SMP, guna memastikan semua memiliki akses pendidikan,” jelas Muhyiddin.
Selain pendidikan inklusif, Dinas Pendidikan Kota Makassar juga mengembangkan program ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa. Program ini melibatkan kegiatan seperti festival pendidikan yang bertujuan mendorong kreativitas dan minat belajar siswa.
“Komitmen kami adalah memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berbasis akademik tetapi juga mendukung pengembangan kepribadian siswa,” tambahnya.
Muhyiddin juga memaparkan program strategis Pemkot Makassar dalam pendidikan, yaitu revolusi pendidikan yang terdiri dari 18 poin utama. Salah satu program unggulannya adalah Semua Harus Sekolah, yang menjamin hak belajar wajib 9 tahun dan berupaya menekan angka putus sekolah.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan mereka,” tegas Muhyiddin.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam forum ini juga menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, terutama terkait PPDB dan pendidikan inklusif.
“Kami ingin memastikan kebijakan pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Rakor ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara para narasumber dan peserta, yang dihadiri oleh pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan bagi masyarakat.(**)
