KATADIA BARRU || Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., mewakili Bupati Barru, menghadiri acara Launching Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Wisata Nepo, Selasa malam (10/12/2024).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bekerja sama dengan TPKAD Provinsi Sulsel, Kabupaten Barru, serta PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Bertempat di halaman Masjid Nur Habibie, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, prosesi peluncuran ditandai dengan penabuhan gendang bersama oleh Kepala Bapenda Provinsi Sulsel, Plh. Sekda Barru, Kepala Kantor OJK Sulselbar, Pimpinan Wilayah BRI, dan Kepala Desa Nepo.
Plh. Sekda Barru menyampaikan apresiasi tinggi kepada OJK atas inisiatifnya memilih Desa Nepo sebagai binaan program EKI. Desa Nepo memiliki potensi besar, termasuk bidang pertanian, peternakan, budi daya madu, UMKM, perikanan, hingga destinasi wisata, yang didukung dengan jejak sejarah Kerajaan Nepo dan masa kecil Presiden ke-3 RI, BJ Habibie.
Desa Nepo telah menjadi salah satu desa unggulan melalui program Desa Brilian BRI dan berhasil masuk 15 besar nasional pada Batch 3 Tahun 2023. Keberhasilan ini, menurut Plh. Sekda, menjadi bukti kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, BUMDes, dan BRI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan ini, Kepala OJK Sulselbar, Darwisman, menekankan pentingnya program EKI sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan desa melalui literasi dan inklusi keuangan. Ia berharap program ini dapat menjadi percontohan bagi ribuan desa lainnya di Sulsel.
Pj. Gubernur Sulsel melalui Kepala Bapenda Provinsi Sulsel menyampaikan harapan bahwa program EKI dapat mendorong pembangunan berbasis komunitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja di desa.
Kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan produk keuangan inklusif seperti Agen Brilink, Polis Asuransi BRINS dan AMKKM, QRIS UMKM Greenbox, Simpanan Pelajar (Simpel), dan KUR Mikro BRI.
Turut hadir dalam acara ini berbagai pejabat pemerintah, pimpinan lembaga keuangan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.(**)