KATADIA BONE || Penjabat (Pj.) Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, bersama Ketua DPRD Bone, A. Tenri Walinonong, menerima hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kabupaten Bone Semester II Tahun 2024 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, dalam sebuah acara di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan AP Petta Rani, Kota Makassar, pada Rabu (8/1/2025).
Selain Kabupaten Bone, Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga menerima laporan hasil pemeriksaan kinerja yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bulukumba, Eddy Manaf, serta Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah.
Dr. Amin Adab Bangun menyampaikan bahwa laporan ini merupakan hasil pemeriksaan semester II mengenai kinerja penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Hari ini kita serahkan laporan hasil pemeriksaan semester II terkait kinerja penyelenggaraan program JKN pada Pemerintah Kabupaten Bone dan Bulukumba,” ujar Amin.
Ia menambahkan beberapa catatan temuan yang dihasilkan tim BPK, seperti:
- Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di puskesmas dan RSUD yang belum optimal.
- Kondisi bangunan, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) puskesmas serta RSUD yang belum memenuhi standar minimal.
- Pengelolaan obat yang belum memadai di puskesmas dan RSUD.
- Pendanaan untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk pencapaian pendapatan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh puskesmas, yang masih belum maksimal.
“Ada beberapa poin penting yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing,” jelas Amin Adab Bangun.
Ia berharap, hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone dan Bulukumba.
Menanggapi laporan tersebut, Pj. Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, menyatakan bahwa JKN adalah program strategis nasional, sehingga Pemkab Bone berkomitmen untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Bone. Kami juga sangat mengapresiasi dedikasi dan kerja keras BPK Sulsel yang telah memberikan panduan berharga untuk perbaikan,” ungkap Andi Winarno Eka Putra.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Bone dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan dengan beberapa langkah strategis, seperti:
- Meningkatkan akses layanan kesehatan.
- Memperkuat infrastruktur dan fasilitas kesehatan.
- Mengelola dana JKN secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Komitmen ini adalah upaya kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Bone,” tutupnya.(**)