KATADIA, JAKARTA, || Penerapan sistem E-Government dan Smart City merupakan salah satu upaya pemberantasan korupsi di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Wakil Walikota Makassar, Fatmawati Rusdi saat menghadiri forum diskusi anggota Komunitas Pemimpin Kota di Menara Kompas, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).
Mengangkat tema “Good Governance dan Belajar dari Upaya Antikorupsi”, diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Dihadapan Pimpinan Kota, Fatmawati Rusdi memaparkan prinsip Good Governance, upaya antikorupsi, serta implementasi e-government dan smart city di Kota Makassar sebagai contoh nyata peningkatan good governance dan upaya antikorupsi.
Hal ini karena sesuai dengan misi Pemerintah Kota Makassar yaitu Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota unggul dengan pelayanan publik kelas dunia yang bebas dari indikasi korupsi.
Cara kerja E-Government, kata Fatma, adalah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik secara online sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan data.
“Jadi, Smart City itu sendiri merupakan perpaduan antara teknologi dan data, terutama dalam pelayanan publik. Transparansi itu yang utama. Publik juga akan tahu tentang pekerjaan kita sehingga bisa memberi masukan sekaligus memantau kita,” ujarnya.
Kota Makassar sendiri telah mengadopsi E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Beberapa contoh inisiatif E-Government yang diterapkan di Kota Makassar adalah sistem pengaduan masyarakat online melalui SP4N Lapor, Sipabaji (belanja online barang dan jasa pemerintah) dan sistem informasi keuangan online.
“Sehingga informasi keuangan kita bisa dipantau oleh warga untuk memantau pengeluaran keuangan pemerintah secara transparan dan akhirnya warga bisa melaporkan tindakan korupsi atau penyelewengan anggaran,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Fatmawati menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan inflasi terus membaik serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 meningkat sebesar 0,46 persen menjadi 83,12 persen.
“Kepemimpinan saya bersama Wali Kota Makassar di awal tahun 2021 banyak strategi yang kita susun. Hasil kerja kita terlihat dari IPM yang meningkat menjadi 83,12 persen di tahun 2022. Di atas rata-rata nasional,” jelasnya.
Angka tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari para peserta ngopi sore, termasuk dari Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI), Bima Arya.
Sejalan dengan misi Pemkot Makassar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menegaskan, pemimpin kota harus mengedepankan transparansi.
Hal ini bertujuan untuk menjauhkan para pemimpin kota dari indikasi korupsi dan menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.
“Bekerja melayani masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mengutamakan transparansi kepada masyarakat,” imbaunya.
Sebagai penutup diskusi, Mahfud membagikan kiat-kiat upaya mengatasi korupsi di Indonesia.
Pertama, sinkronisasi legislasi atau penataan regulasi, Kedua, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Ketiga, digitalisasi pemerintah. (*)
