KATADIA, WATAMPONE || Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Republik Indonesia, selama dua hari, sejak tanggal 28-29 Oktober 2021 menggelar Webinar workshop membedah program JKN-KIS tahun 2021 utamanya perannya masa Pandemi COVID 19.
Dengan tema, “Menjaga keberlangsungan program JKN-KIS” melalui virtual.
Sebelumnya Kamis 28 Oktober BPJS Kesehatan mengawali webinar workshop anugerah jurnalistik terhadap 40 wartawan di seluruh Indonesia,
Selanjutnya hari ini, Jumat (29/10/21) BPJS Kesehatan kembali melanjutkan webinar workshop BPJS Kesehatan yang mengupas program JK-KIS dan keberhasilannya dalam melayani masyarakat di Indonesia.
Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan pemateri profesional, salah satunya David Bangun Direktur perluasan dan pelayanan JKN-KIS, Muttaqien, MPH, AAK, Anggota Dewan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) dan Prof Budi Hidayat pakar asuransi kesehatan yang dipandu Arif Budiman selaku komunikasi publik dan humas BPJS kesehatan.
Arif Budiman secara virtual mempersilahkan David Bangun untuk menyampaikan materinya tentang, mencapai universal health coverage dalam peningkatan kualitas pelayanan, dan upaya mencapai target ke-persertaan JKN-KIS di tengah pandemi covid 19.
Dalam pemaparan materinya, David Bangun mengatakan setiap peserta JKN-KIS harus mendapatkan layanan yang berkualitas dilihat dari aspek universal health coverage (UHC), artinya mudah dijangkau dan akuntable.
Kata David, UHC menurut work bank, proporsi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan universal yang berkualitas, artinya proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, mereka harus mendapatkan keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan, urainya.
David menyebut, pada tahun 2020-2024, target cakupan JKN-KIS mencapai 98% dari total penduduk, artinya jumlah PBI JK pada rentang lima tahun itu, mencapai 1129, juta jiwa.
Kemudian, katanya lagi, pada November 2021 ada sekitar 226, 3 ribu jiwa peserta JKN-KIS, jika dilihat dari itu ada sekitar 83,13% sekmen PBI, intinya, ada sekitar 50% peserta JKN-KIS sebagai penerima bantaun. Nah disinilah kehadiran pemerintah untuk melindungi warga negaranya, ujarnya
Sementara itu, Prof Budi Hidayat, yang langsung hadir mengupas masalah iuran JKN-KIS. yang wajib dikontrol agar terus stabil setiap tahunnya dengan lebih banyak menampilkan data.
Adapun Muttaqien, lebih banyak mengkaitkan Data kedua narasumber terhadap peran Faskes dan Standar Ruang Perawatan.
Saat dimintai tanggapannya Kepala Cabang BPJS Watampone tentang kegiatan Webinar selama 2 (dua), Indira Azis R *Gelar Workshop via Virtual, BPJS Kesehatan Permantap Program JKN-KIS dengan Pemaparan Narasumber*
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Republik Indonesia, selama dua hari, sejak tanggal 28-29 Oktober 2021 menggelar Webinar workshop membedah program JKN-KIS tahun 2021 utamanya perannya masa Pandemi COVID 19.
Dengan tema, “Menjaga keberlangsungan program JKN-KIS” melalui virtual.
Sebelumnya Kamis 28 Oktober BPJS Kesehatan mengawali webinar workshop anugerah jurnalistik terhadap 40 wartawan di seluruh Indonesia,
Selanjutnya hari ini, Jumat (29/10/21) BPJS Kesehatan kembali melanjutkan webinar workshop BPJS Kesehatan yang mengupas program JK-KIS dan keberhasilan dalam melayani masyarakat di Indonesia.
Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan pemateri profesional, salah satunya David Bangun Direktur perluasan dan pelayanan JKN-KIS, Muttaqien, MPH, AAK, Anggota Dewan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JSKN) dan Prof Budi Hidayat pakar asuransi kesehatan yang dipandu Arif Budiman selaku komunikasi publik dan humas BPJS kesehatan.
Arif Budiman secara virtual mempersilahkan David Bangun untuk menyampaikan materinya tentang, mencapai universal health coverage dalam peningkatan kualitas pelayanan, dan upaya mencapai target ke-persertaan JKN-KIS di tengah pandemi covid 19.
Dalam pemaparan materinya, David Bangun mengatakan setiap peserta JKN-KIS harus mendapatkan layanan yang berkualitas dilihat dari aspek universal health coverage (UHC), artinya mudah dijangkau dan akuntable.
Kata David, UHC menurut work bank, proporsi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan universal yang berkualitas, artinya proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, mereka harus mendapatkan keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan, urainya.
David menyebut, pada tahun 2020-2024, target cakupan JKN-KIS mencapai 98% dari total penduduk, artinya jumlah PBI JK pada rentang lima tahun itu, mencapai 1129, juta jiwa.
Kemudian, katanya lagi, pada November 2021 ada sekitar 226, 3 ribu jiwa peserta JKN-KIS, jika dilihat dari itu ada sekitar 83,13% sekmen PBI, intinya, ada sekitar 50% peserta JKN-KIS sebagai penerima bantuan. Nah disinilah kehadiran pemerintah untuk melindungi warga negaranya, ujarnya
Sementara itu, Prof Budi Hidayat, yang langsung hadir mengupas masalah iuran JKN-KIS. yang wajib dikontrol agar terus stabil setiap tahunnya dengan lebih banyak menampilkan data.
Adapun Muttaqien, lebih banyak mengkaitkan Data kedua narasumber terhadap peran Faskes dan Standar Ruang Perawatan.
Saat dimintai tanggapannya Kepala Cabang BPJS Watampone tentang kegiatan Webinar selama 2 (dua), Indira Azis Rumalutur, S.Si, SE, MM, AAK mengungkapkan bahwa Lomba Jurnalistik adalah merupakan kegiatan Enual BPJS di mana bisa bersinergi dengan Media dalam hal Pemberitaan atau Peliputan untuk bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,
Tentunya dengan mendengarkan langsung pemaparan para pakar di bidang nya masing-masing bisa memberikan edukasi dan duduk bareng bersama tentunya lebih asyik dan untuk BPJS Watampone selalu siap menerima saran dam masukan untuk kepentingan bersama tentunya, tutup Indira.
Pewarta A Syafri Azis
