KATADIA, WATAMPONE || Komisi IV DPRD Bone menggelar rapat dengar pendapat bersama PLt dinas Sosial kab. Bone ,A. mappangara, Kepala Cabang PT.Kantor Pos Indonesia Firman , Korda BPMT Ahmad Irham dan Bank Mandir terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT)
Merujuk pada surat dari Kementrian Sosial (Kemensos) terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana Mulai triwulan pertama 2022 ini, penyaluran BPNT dilakukan secara tunai
Dengan nomor 592/6/BS.01/2/2022 tertanggla 18 Februari 2022 tentang percepatan penyaluran BPNT triwulan pertama periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022.akan di distribusikan melalui PT. Pos Indonesia
Melihat penyaluran BPNT awal tahun ini dianggap tidak sesuai karena jumlah KPM penerima Bansos lebih sedikit dibanding jumlah total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Bone, menjadi persoalan
“Saya minta ke Dinas Sosial sebelum regulasinya berlaku atau proyeksinya di mulai sebaiknya bersihkan semua yang sengaja ada unsur bermain .Yang bermasalah bukan kabupatenya tetapi regulasi pusat yang membuat kita bingung belum tuntas regulasi yang satu muncul lagi regulasi baru, ” Ujar Ketua Komisi IV DPRD Bone,” Andi Ryad
Sementara penentuan data kemiskinanan menjadi sorotan A.Purnamasari Yang harus diperbaiki dimana penentuan data kemiskinan sudah ada di kabupaten jadi untuk data penerima yang menentukan kabupaten sehingga kewenagan untuk menentukan data jadinya lebih bagus
Dijelaskan PLt Dinas Sosial A. Mappangara jika Dana Bansos BPMT sebanyak 59.689 KPM BPNT , sedangkan yang akan di cairkan PT. Pos pada bulan ini hanya 28.03 KPM BPNT, sedangkan selebihnya inilah memang jadi persoalan
Kepala Cabang Kantor Pos Mengatakan data jumlah penyalurannya dr pusat memang sedikit karena sistim bertahap kami hanya meninda lanjuti saja
“Secara mekanisme pembayaran Bansos melalui Loket Kantor Pos, Komunitas dan antar langsung ke rumah KPM untuk tiga bulan , Januari , Februari dan Maret 2022 masing masing 200 ribu perbulan dalam bentuk tunai “jawab Firman
Menanggapi apa yang telah dijelaskan dari beberapa pihak terkait, beberapa anggota komisi IV DPRD Bone merasa belum ada titik temu apalagi juknisnya tahun ini belum jelas sehingga berencana akan menemui Kemensos di Jakarta untuk konsultasikan terkait penyaluran BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Laporan Andi Syafri Azis
