KATADIA,MAKASSAR || Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar Muhyiddin menjelaskan, proyek Smart toilet sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan Makassar. Proyek yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) ini murni diselenggarakan oleh Disdik dan bukan sebagai Program wali kota Makassar. Karena tidak tertuang dalam RPJMD Kota Makassar.
“Jadi proyek ini tidak ada hubungannya dengan Program walikota. Mulai dari rencana hingga teknis pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Makassar,” kata Muhyiddin, Kamis (14/7/2022).
Untuk memperjelas hal itu, dia mengaku telah memenuhi panggilan kejaksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Muhyiddin mengaku mendukung penuh langkah Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyidikan jika ada indikasi dugaan penyimpangan di dalamnya.
“Kami akan selalu bekerja sama dan mendukung penuh serta menghormati proses hukum saat ini. Serta Wali Kota Makassar yang selalu mengingatkan agar program berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Soal pengerjaan Smart toilet yang dinilai bermasalah, ia serahkan sepenuhnya kepada APH.
Menurut informasi yang diterima dari pihak sekolah, kata Muhyiddin, toilet pintar yang dibangun sejak 2018 ini masih berfungsi hingga saat ini.
Kalaupun ada yang tidak bekerja, Muhyiddin menduga hal itu terjadi pada masa pandemi pada masa pemerintahan Pj Walikota Makassar (Pj) Kota Makassar selama dua tahun. Ia memperkirakan selama pandemi tidak pernah ada anggaran untuk biaya perawatan.
Selain tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak tertutup kemungkinan alokasi anggaran dipusatkan kembali untuk program-program prioritas saat itu.
“Bisa jadi karena tidak ada kegiatan di sekolah, sehingga tidak terawat hingga ditemukan beberapa yang rusak saat ini,” pungkasnya.
Lebih lanjut, mantan sekretaris Dinas Sosial Makassar itu menjelaskan, proyek jamban pintar dilakukan pada masa jabatan Kepala Dinas sebelumnya, Abdul Rahman Bando. Ia merupakan Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek senilai Rp17 miliar di 84 SD-SMP dengan anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).
“Kami sudah konfirmasi sekolah berjalan. Artinya ada (toilet pintar). Kalau sudah sesuai spesifikasi, kami serahkan saja ke APH, menunggu hasil investigasi seperti apa,” ujarnya.
Laporan DC