KATADIA,CIMAHI || Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi melalui PT Swasta (PTS) jangan sampai terbelenggu oleh regulasi dan implementasi regulasi yang lebih mengedepankan pendekatan birokratik-mekanistik, demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Komunikasi Dekan FISIP/Ketua STISIP PTS se Indonesia (FK-DKISIP) Tatang Sudrajat, usai penutupan pertemuan di Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Cimahi, 10 November 2022.
“Karena kehadiran PTS sejak puluhan tahun lalu di negeri ini merupakan wujud nyata ikut berpartisipasi dan kecintaannya kepada bangsa dan negara sebagai realisasi amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya. Tatang, yang juga mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangga Buana Bandung, periode 2018-2022, menyampaikan kontribusi pemikiran akademisi sosial politik pada pertemuan UNJANI 2022.
“Keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 sejatinya adalah dalam upaya tetap menjaga kualitas pendidikan tinggi,” paparnya. Namun demikian, aspek variabilitas dari perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sebagian diantaranya berada pada “level tengah dan bawah” berdasarkan kemampuan pendanaan, harus juga menjadi perhatian pemerintah.
Demikian pula, maruah 6 LAM yang sudah terbentuk dan akan segera terbentuk, yaitu LAMSPAK untuk bidang ilmu sosial, politik, administrasi dan komunikasi, harus mampu berperan dengan proporsional, tidak tampil sebagai “monster” pendidikan tinggi yang selalu menghantui pengelola PTS.
Arief Wicaksono, Ketua FK-DKISIP, Wilayah 7 Sulawesi, menyebutkan kegiatan International Conference on Social, Politics, Administration, and Communication Sciences (ICoSPACS), yang diselenggarakan FK-DKISIP bertujuan untuk lebih mempererat tali silahturahmi antar pimpinan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik perguruan tinggi swasta se-Indonesia.
“Dengan agenda kegiatan ilmiah dan juga kegiatan keorganisasian bertajuk Kongres Luar Biasa untuk mengesahkan sekaligus melantik Dewan Penasehat yang baru bergabung pada ajang silaturahmi kali ini,” ujarnya.
Menurut mantan Dekan FISIP Universitas Bosowa (UNIBOS) Makassar, agenda lain yang juga diwacanakan adalah tentang gejala perlakuan tidak adil dari negara yang dirasakan oleh perguruan tinggi swasta dalam berbagai aspek, termasuk tentang proses evaluasi atau penilaian yang dirasakan berat oleh program studi karena prodi diharuskan mengeluarkan sejumlah biaya yang fantastis dengan kemungkinan hasil evaluasi yang tidak bisa diprediksi, terutama bagi prodi-prodi kecil atau baru berkembang dari wilayah timur Indonesia.
“Harapan saya sebagai Ketua Wilayah 7 Sulawesi, momentum sejenis kedepan FK-DKISIP dapat membentuk tim khusus dan terfokus mengeluarkan rekomendasi eksternal terkait beberapa hal yang juga penting, misalnya tentang kecenderungan politik jelang rotasi kepemimpinan nasional,” ujarnya. Juga hal yang lainnya yang bersifat nasional demi terciptanya kemitraan yang bukan hanya sinergis, namun juga kritis, tambah Arief.
Dra. Harmiati, M.Si, Dekan FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, menyebutkan “Peningkatan kinerja institusi pendidikan tinggi bidang sosial dan politik akan memberikan penguatan kemanfaatan ilmu sosial dan politik untuk membangun bangsa,” ungkapnya. Sembari menambahkan perlindungan terhadap hak-hak pelaku pendidikan (dosen dan tenaga kependidikan) yang beriring dengan penguatan kapasitas kelembagaan tentunya menjadi prasyarat membentuk institusi yang mapan.
“Dengan demikian, seiring dengan amanah konstitusi untuk kecerdasan kehidupan bangsa maka perlindungan akan pemenuhan hajat hidup, kebutuhan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi wajib dihormati dan dilindungi oleh pemerintah,” tegasnya.(@)