KATADIA,MAKASSAR || Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan angka prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada 2024.
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Andi Ritamariani, M.Pd dalam laporannya pada Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Bangga Kencana Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting Tahun 2023 yang digelar di Ballroom Samalona Swiss Belhotel Makassar, Selasa (21/2/ 2023).
Andi Rita mengatakan, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka prevalensi stunting nasional turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.
“Angka stunting di Sulsel mengalami penurunan berdasarkan data SSGI tahun 2022, turun hanya 0,2 persen, dari semula 27,2 persen menjadi 27,4 persen. Hal ini menggambarkan perlunya komitmen yang lebih kuat dan konvergensi lintas sektor untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024. harapnya.
Ditambahkannya, dari 24 kabupaten kota, 11 kabupaten mengalami penurunan, 12 mengalami peningkatan, dan satu mengalami stagnasi yaitu kabupaten Gowa.
“Dari 24 kabupaten/kota, Barru menjadi kabupaten yang mengalami penurunan terbesar di Sulsel dengan total 12,3 persen, disusul Bone 7,4 persen dan Palopo di urutan ketiga dengan 6,3 persen,” jelasnya.
Andi Rita berharap Rakerda ini menjadi wadah penguatan komitmen dan peran pemerintah daerah bersama mitra BKKBN dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Program Bangga Kencana dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sulsel.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI, Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD menyampaikan Rakerda ini merupakan tindak lanjut Rakernas Program Kencana Bangga dan Percepatan Penanggulangan Stunting yang dilaksanakan pada 25 Januari 2023 di Jakarta
Untuk memberantas stunting, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan stunting.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi membutuhkan konvergensi antar sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi melalui kajian ilmiah, dunia usaha dan media dalam menyebarluaskan informasi stunting,” ujarnya.
Wakil Lalitbang BKKBN, Prof Rizal berharap pihak swasta dapat terlibat dalam penanganan stunting melalui program CSR dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang berisiko stunting.
“Kami juga mengharapkan keterlibatan pihak swasta melalui Program BAAS atau Asuh Anak Stunting yang nantinya dapat memberikan bantuan makanan bergizi bagi anak-anak berisiko stunting, terutama makanan yang kaya protein hewani,” ujar Prof. Rizal
Salah satu bentuk inovasi penanganan stunting yang dilakukan oleh BKKBN adalah melalui pemberian makanan bergizi seimbang kepada keluarga berisiko stunting dengan mengoptimalkan bahan pangan lokal melalui Program Dapur Sehat Mengatasi Stunting (DASHAT).
Dikatakan, saat ini BKKBN telah melakukan pembekalan dan orientasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tenaga kesehatan, KB dan kader PKK terkait tugas pendampingan keluarga berisiko stunting termasuk penyuluhan fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi. bantuan sosial.
“Pastikan Tim Pendamping Keluarga bekerja maksimal dalam memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dengan kelompok sasaran ibu hamil, ibu nifas, anak usia 0-59 bulan, serta seluruh calon pengantin dan pasangan usia subur agar upaya stunting bisa kita kurangi secara maksimal,” kata Prof Rizal
Selain itu, TPK juga bertugas memastikan setiap calon pengantin memeriksakan kesehatannya tiga bulan sebelum menikah untuk memastikan calon pengantin dalam keadaan sehat sehingga siap menikah dan siap hamil dengan menggunakan Aplikasi Elsimil.
Prof Rizal menambahkan tantangan dalam implementasi konvergensi penanganan stunting adalah masih adanya ego sektoral pada perangkat OPD pemerintah sehingga kegiatan kerjasama belum berjalan maksimal.
Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Andi Mappatoba, M.B.A, DTAS hadir membuka Rakerda menyampaikan dukungan penuh dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan
Senada dengan Prof. Rizal, beliau menegaskan bahwa penurunan angka stunting dilakukan melalui konvergensi kegiatan lintas sektoral melalui gotong royong.
“Dalam kerangka pendekatan Rencana Aksi untuk dapat mempertajam seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multi sektor dan multi pemangku kepentingan dan pendekatan berbasis keluarga risiko Stunting,” kata Mappatoba
Selain itu, perlu penguatan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) di semua tingkat daerah agar proses koordinasi lebih efektif melalui pendampingan terpadu, koordinasi provinsi, satgas, dan lainnya.
“Pengembangan management one data menjadi dasar kami dalam melihat progres pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting sekaligus menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran,” tutupnya
Dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama antara BKKBN Sulsel dengan Mega Rezky College dan Universitas Patompo Makassar tentang Kerjasama Percepatan Penurunan Stunting, Pameran Menu Dashat dan Produk UPPKA Group.
Rakerda ini menghadirkan peserta sebagai Wakil Bupati/Walikota sebagai Ketua TPPS Kabupaten/Kota, Kepala Dinas PMD, Kepala Bappelitbangda, Ketua OPD-KB Kabupaten/Kota serta mitra kerja tingkat provinsi dan instansi vertikal lainnya.
Sekadar diketahui, stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar.
