KATADIA,JAKARTA || Arahan Presiden Jokowi yang melarang pejabat menggelar buka puasa bersama di bulan Ramadan 1444 Hijriah mendapat tanggapan beragam. Ada yang menganggap larangan ini sudah tepat namun ada juga yang meminta agar direktif tersebut dicabut.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Jokowi mengizinkan kegiatan buka puasa bersama bagi seluruh masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
Yusril juga menyarankan agar Sekretaris Kabinet direvisi untuk menghindari kesan publik bahwa pemerintah anti-Islam
“Saya khawatir surat itu akan dijadikan bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintahan Presiden Jokowi anti Islam,” ujarnya.
MenPAN RB: Pejabat Harus Taati Arahan Presiden
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, arahan Presiden Jokowi itu dimaksudkan agar menteri, pimpinan lembaga, badan, dan pemerintah daerah mematuhinya.
“Namun untuk masyarakat umum tidak ada larangan berbuka puasa bersama,” kata Anas dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Maret 2023.
Menurutnya, arahan Presiden Jokowi yang tertuang dalam surat di atas kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama karena Ramadhan tahun ini merupakan momen yang tepat. masa transisi dari pandemi COVID-19. 19 menuju endemik.
“Sebenarnya ini juga dilakukan pada Ramadhan tahun lalu. Intinya kita harus tetap hati-hati karena ini merupakan peralihan dari pandemi Covid-19 menjadi endemik,” ujarnya.
Menurut Anas, jika ada PNS yang buka puasa bersama di lingkungan pemerintahan, akan terlihat seberapa besar pelanggarannya.
Sudah diatur, apakah termasuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat dan jenis hukumannya sudah ada, mulai dari lisan, tulisan, dan sebagainya. Tentu nanti inspektorat di masing-masing instansi akan meninjaunya,” kata Anas.
Menurut Anas, buka puasa bersama memang bisa mempererat silaturahmi, namun mempererat silaturahmi di lingkungan kantor pemerintahan tidak harus dilakukan dengan buka puasa bersama.
“Masih banyak cara lain, seperti saling menjaga komunikasi di grup WhatsApp, bahkan koordinasi kerja, bahkan antar kementerian/lembaga/pemda, juga bagian dari upaya mempererat silahturahmi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang acara buka puasa bersama melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat itu menjelaskan, alasan pelarangan kegiatan buka puasa karena masa transisi dari pandemi Covid-19 hingga mewabah masih berlangsung, sehingga perlu kehati-hatian.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, surat bernomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet terkait larangan buka puasa bersama hanya ditujukan kepada menteri/pejabat pemerintah.
“Perlu saya jelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet terkait buka puasa bersama. Yang pertama, (larangan) buka puasa atau arahan Presiden hanya ditujukan kepada menteri koordinator, menteri, kepala lembaga pemerintah,” kata Pramono dalam keterangan melalui video yang disaksikan melalui YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Dikatakannya, kedua, ketentuan dalam surat tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat tetap diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Ketiga, yang menurutnya tidak kalah pentingnya, saat ini aparatur sipil negara, pejabat pemerintah mendapat sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
Untuk itu, kata Pram, sapaan akrab Pramono Anung, Presiden meminta pejabat pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan gaya hidup sederhana dan tidak melakukan atau mengajak pejabat berbuka puasa bersama.
“Jadi intinya kesederhanaan yang selalu dicontohkan oleh Presiden menjadi acuan utama,” ujar Pramono.
