KATADIA,MAKASSAR || Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan memenuhi undangan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, untuk berbicara tentang solusi lingkungan dan bencana di Makassar.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Al Amin menyampaikan apresiasi atas undangan Pemkot Makassar.
Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan bahwa dirinya sangat mencintai dan mencintai kota ini sehingga berharap dapat menjadikan kota ini dua sampai empat kali lipat lebih baik dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Amin mengatakan, kritik yang disampaikan tidak dalam konteks mengkritisi satu atau dua entitas saja, melainkan secara luas dan tidak terpisahkan, yakni di tingkat pusat, provinsi, dan daerah.
Terkait banjir misalnya, WALHI melihat beberapa indikator di dalamnya; ancaman (perubahan iklim/curah hujan tinggi), reklamasi, limbah dan sedimentasi, sistem drainase yang buruk, kurangnya ruang terbuka hijau, limpasan air dari hulu dibagi dengan berapa kapasitas pemerintah.
“Peristiwa dan ancamannya nyata. Apalagi walikota mengatakan bahwa seluruh dunia memahami bahwa dunia dalam keadaan darurat dengan perubahan iklim. Pada prinsipnya, kami menemukan empat hal terkait kerentanan ini dan kami harus dapat melihat apakah kota ini sedang mengalami kerentanan atau tidak.” ujar Al Amin di sela-sela Rakor, di Empat Titik, Selasa (14/03/2023).
Selain itu, kata dia, curah hujan pada bulan sebelumnya yang mencapai 200 hingga 250 mm merupakan curah hujan yang sangat ekstrim.
“Kalau refleksi pada Januari-Februari dimana terjadi banjir di beberapa titik, maka ini perlu refleksi bagi OPD terkait,” ujarnya.
Padahal secara geografis Makassar sangat menguntungkan karena Makassar memiliki elevasi yang cukup baik dan aliran air ke laut cukup mudah. Misalnya, bagian utara ketinggiannya 5 meter, di kota hingga pantai hingga 2 meter.
Amin menegaskan, rentetan bencana alam dan peristiwa lingkungan tersebut tidak hanya bersumber dari masa walikota saat ini, tetapi juga lanjutan dari masa lalu. “Ada dua, tiga, empat walikota sebelumnya yang juga membangun ini sehingga ruang terbuka hijau kita rendah, sangat kecil sehingga tanah tidak lagi bisa menyerap air dengan cepat,” ujarnya.
Begitu juga dengan kondisi tutupan lahan yang sudah sangat padat. “Kalau saya jadi walikota, saya bingung. Tapi saya tetap optimistis bisa menjadikan kota ini tangguh dari berbagai tantangannya,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bahwa WALHI siap menjadi kolaborator dan mitra dalam membangun Makassar sebagai kota tangguh.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada WALHI Sulsel yang telah menerima undangan dan mengkritik Pemkot Makassar.
Menyinggung padatnya kota, Danny Pomanto, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, mengakui hal tersebut. Dia bahkan melihat di peta bahwa hanya 35 persen area yang belum berkembang.
Ia mengatakan, pembangunan di Makassar sangat besar sehingga menimbulkan kepadatan dan masalah. Maka dengan itu solusi terbaik adalah reklamasi. Dengan menggarisbawahi bahwa reklamasi itu sesuai dengan undang-undang.
Ia mengungkapkan, jika reklamasi menyebabkan banjir, tentunya daerah lain seperti Parepare tidak boleh kebanjiran. Tapi itu tetap terjadi. Justru reklamasi yang menahan rob dari laut.
Dari yang meninjau banjir bulan lalu, banjir terbesar terjadi di Jl Sulawesi dan Jl Nusantara karena tidak ada reklamasi di tempat tersebut. Jadi rob langsung masuk.
“Saya dapat laporan dari dermaga air sudah masuk. Jadi kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi. Sebaliknya, yang harus ditolak adalah reklamasi yang tidak sesuai dengan undang-undang. Kalau reklamasi sesuai dengan undang-undang dan kalau berdasarkan mitigasi, maka sudah diakomodasi undang-undang. Mitigasi itu 4 meter, jadi ada tingkat mitigasinya,” jelasnya.
“Sebaliknya, saya setuju untuk menolak jika reklamasi tidak sesuai dengan undang-undang,” tegasnya.
Kemudian terkait RTH Makassar naik 1 persen menjadi 10,99 persen. Danny Pomanto mengakui angka itu, Pemkot sudah berjuang mati-matian. “Tanah di Jendral Sudirman kita beli hanya untuk dijadikan RTH saja. Saya mengambil kebijakan RTH publik itu 10 persen karena tidak bisa 20 persen. Lakkang dan Romang Tangaya kita tetapkan juga menjadi RTH dan harus tidak diganggu sama sekali. Jadi untuk menyediakan 30 persen, kita berharap di RTH swasta,” akunya.
Semua masukan WALHI, kata Danny Pomanto, diterima timnya. Dan semoga kerjasama dengan WALHI membuat Makassar semakin kuat dan tangguh. (*)
