KATADIA, WATAMPONE || Publik belakangan dikagetkan dengan kasus penganiayaan melibatkan seorang anak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang sudah dicopot jabatannya gegara anaknya menyusul terungkapnya kegemaran si anak eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang memamerkan barang mewah.
Kasus ini terus bergulir dan menyita perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rafael Alun Trisambodo, si pegawai pajak akhirnya dicopot dari tugas dan jabatannya sebagai Eselon 3 di Ditjen Pajak. Selanjutnya harta Rp 56 Miliar akan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu.
Ternyata masih terdapat buntut lanjutan dari kasus yang menyita perhatian publik ini. Banyak warganet yang kemudian mempertanyakan besarnya harta seorang pejabat pajak. Ironisnya ada suara-suara yang merasa tidak perlu menyetorkan pajak imbas terbongkarnya kasus ini.
Meski beberapa netizen di media sosial tak sepakat dan memastikan tetap akan membayar pajak dengan alasan kewajiban dan kontrol penggunaan uang hasil pajak.
Inilah salah satu cuitan warga di medsos “Hahaha, stop bayar pajak. Berhenti memperkaya dan memperbesar perut bara pejabat korup,” tulis salah satu warganet.
Namun, banyak juga warganet yang hanya menuliskan ‘stop bayar pajak’ tanpa menambahkannya dengan kalimat yang lebih panjang sampai Said Aqil Siradj juga menyerukan warga NU tidak bayar pajak dengan dasar tertentu.
Menyikapi hal tersebut Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) MPR RI, Dr.H.Ajiep Padindang, SE.,MM mencoba menelusuri imbas dari kasus tersebut sebagai rasa peduli kepada masyarakat terhadap kewajiban pajak dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone yang terletak di Jl.Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Selasa (28/02/2023).
Kepala KPP Pratama Watampone Hadinengrat Nusantoro yang menerima Dr Ajiep Padindang sangat berterima kasih atas kunjungan dan kepedulian dengan menyampaikan beberapa hal terkait pajak diantaranya Capaian kinerja KPP Pratama Watampone yang mencapai Rp 444 M atau 127% dari target dan tumbuh lebih 30% dari realisasi 2021
Kedua Target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp 450 M tumbuh 1,5%
Dimana Rencana kerja tahun 2023 KPP Pratama Watampone fokus melaksanakan tugas pokok fungsi edukasi, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan kepada Wajib Pajak (WP) termasuk didalamnya pelayanan pemadanan NIK-NPWP.
Atas penjelasan tersebut Dr.Ajiep Pandindang mengapresiasi masyarakat Bone akan ketaatan Wajib Pajak dan hampir dikatakan belum nampak imbas atas adanya kasus pejabat pajak.
Tentunya dengan rencana kedepannya ingin membantu kinerja pajak yang baik utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menikmati pembangunan infrastruktur maka hal tersebut bagi Ajip Pandindang bisa terwujud dengan berharap suara Rakyat untuk memilih menjadi Anggota DPR RI yang bukan lagi sebagai Anggota DPD yang akan memperjuangkan Program aspirasi masyarakat.
Laporan A.Syafri Azis
