KATADIA,ENREKANG || Perkumpulan Koalisi Rakyat (PERKARA) X Pedagang Pasar menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (14/04/2023) di tiga titik di Kabupaten Enrekang. Mereka menuntut agar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dicopot dari jabatannya dan pembagian kios yang adil secara transparan dilakukan.
Namun, kedatangan PERKARA ke kantor Disperindag dan Bupati Kabupaten Enrekang menuai kekecewaan karena kedua kantor tersebut kosong. Mereka melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kabupaten Enrekang, yang sempat tegang dengan aparat keamanan karena anggota DPRD lambat menemui massa aksi.
Misbah Juang, selaku jendral lapangan dalam aksi tersebut, mengungkapkan bahwa konflik antar pedagang terjadi karena instansi terkait melakukan pembagian tidak secara transparan dan menyalahi sosialisasi yang telah dilakukan sebelum pembongkaran.
Beberapa pedagang tidak menerima tempat yang telah ditetapkan oleh dinas terkait karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Konflik tersebut semakin memanas ketika ada pedagang yang melakukan pembongkaran paksa gembok yang dilakukan oleh pedagang lainnya atas instruksi dari dinas terkait tanpa melakukan mediasi sebelumnya atau mempertemukan kedua belah pihak.
Misbah Juang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas terkait sangatlah arogan dan tidak mencerminkan pelayanan publik yang semestinya. Bahkan ada beberapa keluarga oknum pejabat yang mengambil tempat-tempat pedagang atas instruksi dari dinas terkait, yang menunjukkan tindakan tebang pilih dan intimidasi yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.
Namun, saat melakukan komunikasi dengan pihak Disperindag, mulai dari kepala dinas, kepala bagian, hingga pendataan, hanya saling melempar tanggung jawab tanpa ada yang bertanggung jawab terkait beberapa persoalan di pasar sentral Enrekang yang hingga kini belum ada solusi kongkrit.
Misbah Juang menyatakan kekecewaannya terhadap dinas terkait dan pejabat di kantor bupati yang mengosongkan kantornya pada saat pedagang yang menjadi korban ingin meminta keadilan dan pertanggungjawaban, tetapi alhasil kantor tersebut kosong sehingga tidak ada yang bisa menemui mereka.
Laporan Ani Hasan
