KATADIA,MAKASSAR || Pernyataan tokoh Muhammdiyah, Buya Syafii Maarif, yang menyatakan “Nasib Pancasila hanya dimuliakan dalam kata, diagungkan dalam tulisan, namun dikhianati dalam perbuatan.” Kembali terdengar diucapkan Mohammad Muttaqin Azikin, Peneliti dan Direktur Eksekutif Ma’REFAT Institute Sulawesi Selatan, dalam dialog MaREFAT Informal Meeting (Reforming#3), Ahad 25 Juni 2023.
“Bila kita perhatikan secara seksama, fenomena berbangsa dan bernegara yang dipraktikkan oleh para pemangku kebijakan, maka tampaknya peryataan Buya Syafii benar,” tegas Muttaqin. Pada Reforming#3 yang dipandu Arifin, S.AP. M.AP, yang juga koordinator Divisi Program dan Pengkajian Ma’REFAT Institute, yang pada serie-3 ini mengusung tema: “Menyoal Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Berbagai Kebijakan Publik.”
Dialog menampilkan pemantik Mohammad Muttaqin Azikin dan Zulkarnain Hamson, S.Sos. M.Si. akademisi, alumni TAPLAI III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI), dengan materi: “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Layanan Publik.” Merupakan serie kelanjutan dari pembahasan Pemilu dan Demokrasi kaitannya dengan kepemimpinan dan kebijakan tata ruang.
Muttaqin mempertegas pandangannya serasa betul-betul menjadi kenyataan yang setiap saat kita saksikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila belum tercermin secara nyata serta tidak terinternalisasi dengan baik pada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan publik. “Akibatnya, Pancasila beserta nilai-nilai luhurnya, seolah hanya mengawang-awang tapi tak menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Sembari menambahkan salah satu penyebabnya, boleh jadi karena kurangnya keteladanan yang ditunjukkan oleh para elit dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dengan basic keilmuan planologi, Muttaqin memberikan contoh reklamasi pantai, sejatinya pembangunan fisik yang mencederai Pancasila, pembangunan itu menyingkirkan masyarakat pesisir dan nelayan. Kekuatan modal menindas masyarakat pesisir yang miskin.
Zulkarnain Hamson, yang juga penyuluh sertifikat utama BNSP-KPK menguraikan fenomena gagalnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan. “Perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat, perencanaan anggaran yang rawan Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), menjadikan lahirnya kebijakan yang tidak pro rakyat. “Hasil pembangunan bisa ditebak tidak akan bisa dinikmati masyarakat,” paparnya.
Mengutip proklamator Ir. Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, dan Ruslan Abdul Gani, dengan pandangannya tentang Pancasila dan nilai-nilainya Zulkarnain Hamson, menyebutkan para pemimpin yang dlahirkan dari proses yang disebut Demokrasi Pancasila, seperti kehilangan spirit dan makna. Sebaliknya dapat dilihat bangkitnya spirit Kapitalisme yang dalam prilakunya mencderai nilai-nilai Keadilan Sosial.
Menguraikan Vase Old Public Administration, yakni model pelayanan sentralistik, mekanistik, directiv, dan manajerialism, ke Vase The New Public Management yakni model pelayanan yang lebih berorientasi pada prinsip-prinsip pelayanan prima standar pelayanan, selanjutnya ke Vase The New Public Services atau model pelayanan yang lebih berorientasi pada azas demokrasi dan good governance, sebagai vase terakhir yang diharapkan.
“Kita masih berada pada vase Old Public Administration, yakni model pelayanan sentralistik, mekanistik, directiv, dan manajerialism, sekalipun sudah di era digital,” paparnya. Sembari menambahkan pada era ini, bukan nilai-nilai Pancasila yang dikedepankan, akibatnya dalam layanan tidak hadir spirit Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kehikmatan dalam Musyawarah, serta hilangnya Keadilan. Menutup pemaparan dengan menawarkan pendekatan Revitalisasi pada standar layanan pemerintah.
Manarangga Amir Direktur Ma’REFAT Institute, menyebutkan rumusan serie dialog akan dikirimkan kepada semua lembaga tinggi negara dan jajaran pemerintahan serta Perguruan Tinggi untuk dijadikan bahan kajian lanjutan, guna menemukan solusi tepat atas problematika bangsa, ideologi, negara dan daerah, melalui rekaman fenomena yang terjadi. (@)
