KATADIA,JAKARTA || Hingga tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), mencatatkan modalitas kelembagaan pelatihan vokasi dari 292 Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah, 2.908 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 3.757 BLK komunitas, 79 BLK Luar Negeri (LN), dengan kapasitas 5,77 juta orang per tahun dan kapasitas sertifikasi sebanyak 8,87 juta orang per tahun.
“Harapan saya semoga rembuk nasional ini bisa diperoleh hasil yang positif dan signifikan untuk terus dapat meningkatkan kontribusi dan peranan LPK Swasta dalam pembangunan bangsa,” ujar Ida Fauziyah.
Kemnaker menggelar rembuk nasional yang bertujuan menyamakan persepsi, dan respon pada problematika meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.
Dalam rangkaian rapat koordinasi dan bimbingan teknis LPKS itu, Menaker mengatakan rembuk nasional LPKS merupakan salah satu bentuk komitmen bersama untuk terus mendukung peningkatan kualitas dan pemberdayaan LPKS dalam proses pembangunan kualitas SDM nasional.
“Bukti komitmen Kemnaker dalam pembinaan LPKS, yakni telah terbentuknya Forum Nasional LPKS dan tetap selalu mengalokasikan program dan anggaran untuk peningkatan tata kelola dan penjaminan mutu lembaga melalui akreditasi LPKS.
Hal itu terungkap dalam forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dihadiri utusan Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI), Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI), Himpunan Persatuan Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Kewirausahaan Indonesia (HP3VKI), Himpunan Perusahaan dan Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (HP2TKI), Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Swasta Indonesia (FORLAT VOKASI).
Menyambut pernyataan Kemnaker, peserta dari Sulawesi Selatan, Zulkarnain Hamson, Ketua HP3VKI menyebutkan “Perhatian pemerintah melalui kementerian, sudah berjalan namun tentu kita juga harus terus berani mengevaluasi kendala,” ujarnya.
Peran lembaga pelatihan vokasi milik pemerintah, dan swasta penting dalam peningkatan kompetensi serta daya saing SDM, dengan itu harus serius dibantu pembiayaannya.
“Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan LPKS profesional, bermutu, kredibel, memiliki program pelatihan sesuai kebutuhan industri, instruktur kompeten serta sarana dan prasarana pelatihan yang memadai sesuai standar kompetensi kerja,” katanya.
Rully Puspita, dari DPC HP2TKI, yang juga kepala LPKS PT. Alieta Putra Mandiri, Kota Malang Jawa Timur, “Kebanyakan masyarakat meminta dibantu pembiayaan untuk pelatihan,” ujarnya. Saat ini dirinya sedang memikirkan untuk membantu alumni pesantren, yang dapat mengisi pasar kerja.
Dihadiri 3000 peserta dari seluruh Indonesia. Berlangsung Ahad 15-17 Oktober 2023 di Jakarta, dibuka secara resmi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, usai membuka rembuk nasional LPKS, dan meresmikan Gedung Vokasi Kemnaker yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan, dalam sambutannya menyebutkan harapannya pada komitmen pengelola LPKS bersama asosiasi yang ada, mampu menjaga target tercapainya program nasional yang dicanangkan pemerintah.(**)
