KATADIA,JAKARTA || Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 7 Desember 2023, di Istana Merdeka Jakarta.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas kebijakan baru terkait bebas visa kunjungan yang diyakini akan memberikan dampak positif signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
Dalam keterangan pasca rapat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan harapannya terhadap kebijakan tersebut. “Diharapkan akan meningkatkan dampak ekonomi, kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah investasi, dan juga menarik kegiatan-kegiatan khususnya ekonomi digital,” ujarnya.
Sandiaga juga menjelaskan bahwa kebijakan ini dipertimbangkan dengan seksama, memperhatikan sejumlah aspek termasuk dampak ekonomi, prinsip timbal balik, dan juga faktor keamanan.
“Tadi masukan dari Ibu Menlu, Pak Mendagri, agar asas timbal balik resiprocity serta aspek keamanan juga dijaga,” tambahnya.
Usulan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai 20 negara yang akan mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan didasarkan pada data kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
Sandiaga menjelaskan, “Pertama adalah Australia, terus ada juga Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia.”
Presiden Jokowi memberikan instruksi kepada pihak terkait untuk memfinalisasi daftar negara yang akan diusulkan dalam waktu satu bulan ke depan.
Pemerintah kemudian akan menindaklanjuti dan memberikan persetujuan terhadap negara-negara yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan kebijakan bebas visa kunjungan.
Sandiaga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada wisatawan, melainkan juga mempertimbangkan aspek investasi dan dampak ekonomi yang positif.
“Jadi bukan hanya wisatawan, tapi juga pertimbangannya investasi dan dampak ekonomi. Jadi semua yang menguntungkan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita,” tuturnya.
Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan sektor pariwisata serta ekonomi nasional, sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas untuk kemajuan bangsa.
(Sumber: BPMI Setpres)
