KATADIA,MAKASSAR || Pelaksanaan Launching KKPD, High Level Meeting TP2DD, Serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar pada Selasa, 5 Desember 2023, menjadi momentum penghargaan gemilang bagi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan. Bank Indonesia (BI) Sulsel menyatakan TP2DD Provinsi Sulsel sebagai yang terbaik di Indonesia.
Causa Iman Karana, Kepala Perwakilan BI Sulsel, menyampaikan prestasi gemilang ini sebagai hasil dari berbagai inovasi yang berhasil mendapat pengakuan nasional.
“Provinsi Sulsel tidak hanya meraih gelar terbaik di Wilayah Kawasan Sulawesi, tetapi juga kembali dinobatkan sebagai yang terbaik di Indonesia untuk TP2DD tahun ini,” ungkap Causa Iman.
Iman menegaskan pentingnya pemerintahan mengikuti perkembangan teknologi guna tata kelola keuangan daerah yang lebih responsif, efektif, dan transparan. Pemerintah Provinsi Sulsel telah memberikan bukti nyata akan hal tersebut.
“Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD menjadi arahan dari Wapres untuk diterbitkan oleh semua pemerintah daerah.
Inisiatif ini mendapat dukungan luar biasa dari Pak Pj Gubernur, yang langsung merespons pelaksanaannya begitu kami melaporkan,” jelasnya.
Bank Indonesia memberikan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Salah satunya adalah Penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi, dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.
Provinsi Sulsel menjadi pelopor di Indonesia dengan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penggunaan KKPD oleh Pemprov Sulsel pertama kali dilakukan pada November 2023 untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menekankan bahwa KKPD menjadi instrumen reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan. “Penggunaan KKPD mengurangi praktek tata kelola keuangan yang kurang pantas dan upaya pencegahan korupsi,” katanya.
Bahtiar juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.
“Dengan KKPD, proses administrasi terukur, lebih mudah, simpel, sederhana, dan akuntabel sesuai prinsip hukum keuangan,” tandasnya.(**)
