KATADIA,MAKASSAR || Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulawesi Selatan, dalam upaya meningkatkan pengelolaan data terkait stunting di tingkat kabupaten/kota, mengintensifkan kerja sama dengan USAID Erat.
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penanganan permasalahan stunting di wilayah tersebut.
Aplikasi Inzting, yang telah diadopsi oleh Pemprov Sulsel, menjadi instrumen utama dalam pengelolaan data stunting di tingkat daerah. Melalui aplikasi ini, proses sinkronisasi data, definisi fitur yang jelas, dan strategi perolehan data diharapkan dapat lebih efisien.
Pentingnya pengembangan yang lebih baik memicu penyusunan panduan atau manual book untuk penggunaan aplikasi Inzting di kabupaten/kota Sulsel.
Keputusan ini diumumkan dalam Workshop Integrasi Program dan Kebijakan Penurunan Stunting yang dihelat oleh DP3A-Dalduk KB Sulsel bersama USAID Erat di Hotel Ibis, kemarin.
Andi Mirna, Kepala DP3A-Dalduk KB Sulsel, menekankan komitmen pihaknya dalam menanggulangi stunting di daerah tersebut.
Workshop ini diadakan untuk menghasilkan panduan atau manual book aplikasi Inzting, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi tersebut dalam operasional sehari-hari.
Ia juga menyampaikan keprihatinan terkait keterlambatan pelaporan stunting dan mengajak untuk meningkatkan disiplin pelaporan.
Andi Mirna berpendapat bahwa langkah konkret, seperti pengumpulan laporan dari setiap kabupaten dan penggabungan menjadi satu laporan, akan memudahkan analisis dan evaluasi data stunting secara menyeluruh.
Selain itu, dalam pengembangan aplikasi Inzting di kabupaten/kota Sulsel, Tim Penggerak PKK diakui memiliki peran yang sangat penting. Andi Mirna berharap melibatkan mereka dapat memperkuat jejaring penggunaan aplikasi ini hingga ke masyarakat di pelosok daerah.
Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan stunting, Andi Mirna menyarankan melibatkan Inspektorat dan BKAD. Hal ini diharapkan dapat menghindari potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.
Andi Mirna juga menyoroti pentingnya melibatkan CSR dan media dalam penanggulangan stunting. Dukungan finansial dan sumber daya lain dari CSR, bersama dengan peran media dalam sosialisasi program penurunan stunting, dianggap sebagai langkah strategis.
Namun, untuk memastikan kesinambungan dan keseragaman data, Andi Mirna berharap melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam langkah-langkah selanjutnya.
“Dengan melibatkan BPS, kita dapat mencapai satu persepsi atau pemahaman bersama terkait pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data mengenai stunting,” tandasnya. (*)
