KATADIA, BONE || Puluhan Kontraktor Kabupaten Bone yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Bone (AKB) mendatangi Gedung DPRD Bone untuk menyampaikan aspirasi terkait Dana Proyek yang kunjung dibayarkan, Rabu (03/01/2024)
Koordinator Aksi yang juga Ketua AKB, Eko Wahyudi dalam tuntutannya para kontraktor ini meminta DPRD Bone agar mendesak Pemkab Bone untuk segera membayar dana proyek para kontraktor tersebut, pemerintah tidak ada alasan tidak membayarkan dana proyek kami, karena kita sudah berkontrak, dan semua proyek fisik itu sudah selesai, jadi kami menuntut hak kami sebagai kontraktor.
“Tidak ada alasan pemkab tidak membayar kami, karena semua pekerjaan sudah terselesaikan, lagi pula yang namanya berkontrak itu pasti sudah ada dana yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu pertanyaannya kemudian dikemanakan uang itu ?,” Kesalnya
Selain itu dia juga mempertanyakan soal pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarking yang notabenenya sudah dicairkan oleh pemerintah pusat 100 persen beberapa waktu lalu.
“Intinya kami memberikan waktu kepada Pemkab Bone sampai 31 Januari 2024 mendatang dana itu sudah harus dicairkan, dan Pihaknya berjanji akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi, kalau perlu kita segel kantor BKAD Bone,” Tegasnya
Sementara Plt. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Bone A. Irsal Mahmud mengatakan bahwa jumlah total SPM yang sudah masuk di keuangan itu, jumlahnya sebesar Rp. 65 Miliar.
“2023 ini kan ada defisit sehingga kita tidak bisa membayar sepenuhnya, Angkanya itu ada tapi uang fisiknya itu tidak ada, dan Insya Allah di 2024 ini akan kita lakukan untuk mengakomodir teman teman dari pihak ketiga ini, dan saya optimis, “Jelas Irsal
Selanjutnya dia mengatakan bahwa ada DAU ini yang ditransfer per tanggal 2 dan itulah yang akan ditambahkan oleh pihaknya untuk mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Dengan adanya utang ini tentunya pembayaran untuk tahun 2024 itu ada beberapa item belanja yang harus kita tekan untuk menutupi ini pembayaran kontraktor,” Jelasnya.
Sebelum akhir para unjuk rasa membubarkan diri sempat terjadi perdebatan yang memanas sebab salah kontraktor Firman tidak ada retorika selain mengucapkan kata harus dibayarkan paling lambat akhir Januari 2024.
Laporan : A.Syafri Azis
