KATADIA,MAKASSAR || Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima kunjungan dari perwakilan BPJS Kesehatan Kota Makassar di ruang kerjanya di Balai Kota pada hari Senin (12/02/2024).
Pertemuan ini diadakan dalam rangka implementasi Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Bagi Petugas Pemilu yang telah ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, Firman Hamid Pagarra menyampaikan rasa syukur atas kehadiran BPJS Kesehatan yang melaporkan keaktifan para petugas Pemilu di Kota Makassar dalam menjalani skrining riwayat kesehatan.
Firman menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan Pemilu yang aman, damai, dan berkualitas bagi semua pihak yang terlibat.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa pemerintah kota bertanggung jawab untuk memastikan semua petugas penyelenggara Pemilu mengikuti skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Hal ini bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko penyakit kronis sejak dini agar dapat ditangani dengan cepat.
Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 11 Februari 2024, sebanyak 12.969 petugas pelaksana Pemilu di Kota Makassar telah menjalani skrining kesehatan.
Hal ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Makassar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan BPJS Kesehatan dalam memastikan kesehatan para petugas Pemilu.
Tidak hanya itu, Firman Pagarra juga mengajukan permintaan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Laskar Pelangi Pemerintah Kota Makassar.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan secara keseluruhan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Kota Makassar, Muhammad Aras, menjelaskan peran BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh ASN dan Laskar Pelangi telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif untuk dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis masing-masing.
Aras juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mengarahkan petugas Pemilu yang belum terdaftar atau memiliki status tidak aktif untuk mendaftar atau memperbarui keanggotaan mereka di BPJS Kesehatan.
Dengan sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, BPJS Kesehatan, dan seluruh pihak terkait, diharapkan suksesnya Pemilu 2024 yang damai dan aman dapat terwujud dengan baik.(**)
