KATADIA, PAPUA || Kapolres Intan Jaya membantah informasi mengenai perampasan 119 kotak suara Pemilu 2024 di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua Tengah, dengan menyatakan bahwa sejak awal kedatangan logistik pemilu, dari pusat, pihaknya telah mengawal dan mengamankannya baik saat disimpan di gudang logistik KPU di Nabire maupun di kota Sugapa. Minggu 18 Februari 2024
Setiap pengeluaran kotak suara dari gudang logistik di Nabire dan di kota Sugapa selalu dicatat jumlahnya dan siapa yang mengambilnya, sehingga berita yang menyebutkan perampasan tersebut tidak benar, katanya.
Kapolres Intanjaya juga mengungkapkan kekagetannya terhadap berita tersebut, sambil menyatakan, “Padahal saya dan Pak Pj. Bupati Intan Jaya setiap hari ikut mengontrol dan mengawasi proses pendistribusian dan pemungutan suara di kota Sugapa.
Setiap hari kami selalu berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, PPD, dan Kadistrik untuk mengetahui perkembangan pendistribusian logistik dan proses pemungutan suara di setiap Distrik.”
Sementara itu, Apinus Janambani, S.Sos Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, membantah berita edisi tanggal 18 Februari 2024 dengan judul “KKB Rampas 119 Kotak Suara di Intan Jaya”.
WS. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan dinilai menyebarkan berita bohong kepada publik, padahal realitanya di Distrik Hitadipa tidak ada perampasan logistik seperti yang telah diberitakan, katanya.
“Berdasarkan Pengawasan dan hasil monitoring kami tidak benar kalau Kotak suara di rampas oleh KKB karena kami jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Tim supervisi Bawaslu Propinsi Papua Tengah sampai dengan Pengawas TPS sudah ada sebelum melakukan Pendistribusian logistik di Kabupaten Intan Jaya,” ungkapnya, Minggu (18/02/2023).
Apinus mengatakan bahwa masyarakat Intan Jaya melaksanakan pemilihan dengan sistem noken dan tidak seperti yang diberitakan dalam media tersebut.
“Berdasarkan Pantauan dan Pengawasan kami Bawaslu yang benar terjadi adalah mereka berkumpul bersama semua masyarakat dari masing-masing Kampung untuk melakukan mufakat menentukan siapa yang akan diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, karena sudah didukung dengan Pemilihan Sistim Noken untuk beberapa Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Disamping itu, Nemi Kobogau, S.E selaku Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, juga sebagai Mantan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Periode 2018-2023 membenarkan pernyataan ketua Bawaslu Intan Jaya Apinus Janambani.
“Apa yang disampaikan dalam berita itu tidak benar karena kami Pengawas sudah ada di Intan Jaya pada H-2 pada tanggal 12-02-2024 dan kami yang melakukan pengawasan bersama dengan KPU Kabupaten Intan Jaya yang mana mereka naik pada hari Pungut hitung,” terangnya.
Menurutnya, mereka telah memanggil langsung sekretaris Pandis Hitadipa dan Anggota Panwas untuk dimintai keterangan dan menurut pengakuan mereka tidak benar dan tidak seperti yang telah diberitakan.
“Kami Bawaslu Kabupaten Intan Jaya juga sempat memanggil Sekretaris Pandis Distrik Hitadipa Jhon Sani dan Anggota Panwas Distrik Hitadipa Elly Hogajau untuk dimintai keterangan tetapi menurut hasil klarifikasi mereka, apa yang disampaikan dalam berita tersebut tidak benar karena kami sudah ada di Kantor Distrik Hitadipa sejak Distribusi logistik, yang terjadi di lapangan Distrik adalah mereka melakukan mufakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi DPRD untuk Perwakilan dari Distrik tersebut,” kata Nemi.
Pandis dan sekretaris Distrik Hitadipa saat dimintai keterangan, diakhir kata Nemi pemukulan terhadap kepala Distrik tersebut oleh masyarakat bukan KKB dan pemukulan itu dilakukan karena diketahui Camat tidak pernah di tempat tugas.
“Sedangkan terkait dengan Pemukulan terhadap Kepala Distrik Hitadipa tidak ada kaitannya dengan Pemilihan ini tetapi melampiaskan emosional masyarakat karena sejak diangkat jadi Kepala Distrik Hitadipa, belum pernah sampai di tempat kerja sebagai Pembina Politik tingkat Distrik dan Pimpinan wilayah tersebut,” tutupnya.
Reporter: Jeri P Degei