Oleh: Jeri P Degei, Mahasiswa Universitas Kristen Papua Sorong
Rabu, 21 Feb 2024
Negara besar dengan jumlah penduduk yang melimpah seharusnya menjadi kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Namun, ironisnya, kebesaran tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kendali penuh atas segala kekayaan dan kekuasaan, sementara mayoritas rakyat terpinggirkan dan terbatas dalam kesempatan mereka.
Di balik retorika bahwa negara ini adalah milik bersama, bahwa setiap warga memiliki hak yang sama, realitasnya menggambarkan sebaliknya. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki kebebasan dan kekuasaan tanpa batas untuk mengendalikan negara ini, sementara sebagian besar rakyatnya terpaksa menjadi penonton dalam negerinya sendiri.
Para pejabat dan pemimpin negara selalu menegaskan bahwa negara ini adalah milik bersama, namun kenyataannya tidak demikian.
Hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan dan fasilitas negara, sedangkan mayoritas rakyatnya terus menderita dalam kemiskinan dan ketidakadilan sosial.
Mengapa ada kesenjangan yang semakin melebar di antara mereka yang kaya dan miskin? Mengapa akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi hak istimewa bagi sebagian kecil orang, sementara banyak yang lain terus berjuang untuk mendapatkannya?
Ketidakadilan juga terlihat dalam perbedaan perlakuan antara kelas ekonomi dan eksekutif dengan rakyat biasa. Mengapa ada orang-orang yang hidup dalam kemewahan sementara banyak yang lain tidak memiliki tempat tinggal yang layak?
Perbedaan juga terlihat dalam sektor ketenagakerjaan, di mana sebagian kecil orang menerima gaji besar dari negara sementara banyak yang lain harus bekerja keras untuk mencari penghidupan yang tidak pasti.
Seleksi yang ketat dalam penerimaan pegawai negeri juga menunjukkan bahwa klaim bahwa negara ini adalah milik bersama hanyalah omong kosong belaka. Bukankah seharusnya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi?
Para pemimpin dan pejabat negeri ini hanya menghibur rakyat dengan kata-kata manis tentang kepemilikan bersama, namun tindakan mereka jauh dari itu.
Mereka yang memiliki kekuasaan, uang, dan jabatanlah yang sebenarnya menikmati segala kekayaan negara ini, sementara rakyat banyak hanya menjadi penonton dalam permainan politik mereka.
Begitu banyak pertanyaan yang mengemuka tentang esensi kepemilikan bersama dalam negara ini. Rakyat sudah seharusnya menuntut agar prinsip ini benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi slogan kosong yang terus diulang-ulang oleh para pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri.
Kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menuntut transparansi, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua, bukan hanya untuk sekelompok kecil orang yang telah lama mendominasi dan menikmati hasil dari negara ini.
Hanya dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata kita dapat mewujudkan visi negara yang sebenarnya milik bersama.
