Minggu, April 21, 2024

Bahas Mobilitas Berkelanjutan, Konsorsium II UK PACT Gelar Forum Diskusi dan Berbagi untuk Kota Makassar, Surabaya, dan Jakarta

KATADIA,MAKASSAR || Merespons isu perubahan iklim yang memberikan dampak di sektor mobilitas dan transportasi, Konsorsium II UK PACT mengadakan “Forum Diskusi dan Berbagi Lintas Kota Pesisir” pada 29 Februari–1 Maret 2024.

Forum ini dihadiri oleh perwakilan kota pesisir, seperti Kota Makassar, Kota Surabaya, dan Provinsi DKI Jakarta, untuk berbagi pengalaman dalam mendorong kebijakan mobilitas berkelanjutan di tiap kota.

Dengan semangat sinergi antara sektor publik dan swasta, forum ini juga mengundang PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), operator bus listrik Mayasari Bakti, dan operator Mikrotrans Koperasi Budi Luhur sebagai tuan rumah untuk kunjungan lapangan di hari pertama dan diskusi perihal sistem pelayanan transportasi Buy the Service (BTS)/Rp per km atau Gross Cost Contract di hari kedua.

Acara ini dibuka oleh Cities and Transport Lead British Embassy Jakarta (BEJ), Maria Renny Herdanti yang dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan pemaparan mengenai kondisi perkembangan transportasi di masing-masing kota mitra oleh Instansi Pemerintah Kota Makassar serta Instansi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam pembukaannya, Maria menyampaikan harapannya agar forum ini dapat menjadi sarana bagi tiap kota untuk menyampaikan progres, tantangan, dan peluang serta belajar satu sama lain dalam mendorong kebijakan mobilitas berkelanjutan yang berkontribusi terhadap upaya mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia 2030 di tingkat regional.

“Program Kota Masa Depan UK PACT yang diimplementasikan oleh WRI Indonesia, ARUP, dan Vital Strategies berfokus pada upaya mendorong sekaligus meningkatkan mobilitas yang rendah karbon, inklusif, dan tangguh di kota pesisir dikarenakan kota ini memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti peningkatan permukaan air laut dan banjir.

Selama program ini berjalan, rangkaian diskusi, peningkatan kapasitas, dukungan teknis, dan perencanaan bersama dilakukan dengan harapan dapat mendukung inisiatif transportasi serta mobilitas rendah karbon yang tengah atau akan dikembangkan oleh Surabaya dan Makassar,” ujarnya.

Dalam sesi pengenalan konteks Kota Makassar, Dr. Jusman, S.Kel, M.Si selaku Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kota Makassar menjelaskan sejumlah kebijakan transportasi dan mobilitas yang sedang didorong pemerintah kota.

“Saat ini Pemerintah Kota Makassar sedang mendorong inisiatif ‘Kota Makassar yang rendah karbon’, yang diturunkan melalui program pengadaan kendaraan listrik seperti Commutee Multimoda (Como), bus sekolah, mobil Dottorota atau layanan kesehatan door to door, dan mobil dinas.

Langkah di sektor transportasi dan mobilitas tersebut tentunya akan didukung kebijakan di sektor lainnya seperti pengolahan sampah, pemasangan panel surya, layanan digitalisasi, ketahanan pangan, dll..

Forum lintas kota pesisir ini telah memberikan gambaran besar tentang langkah-langkah mewujudkan transportasi dan mobilitas rendah karbon yang sudah ditempuh Jakarta, mulai dari pengadaan transportasi berbasis listrik hingga skema pembiayaannya.

Harapannya pembelajaran dari Jakarta dapat menjadi inspirasi bagi Kota Makassar untuk aksi iklim di sektor transportasi dan mobilitas yang lebih ambisius dan inklusif.”

Senada dengan Kota Makassar, Kota Surabaya turut menjelaskan inisiatifnya dalam mewujudkan kebijakan transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Togi Dedy Jeremia, S.T., M.T. selaku Ketua Tim Kerja Infrastruktur Bappedalitbang Kota Surabaya,

“Kota Surabaya ingin turut andil dalam mewujudkan kebijakan transportasi dan mobilitas berkelanjutan yang salah satunya akan didorong melalui pemanfaatan bus listrik berikut dengan skema Buy the Service.

Pembelajaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu kota pesisir yang sedang atau bahkan sudah menerapkan dua kebijakan tersebut tentunya dapat menjadi referensi bagi Surabaya”.

Dua hari kegiatan ini ditutup dengan dua sesi diskusi. Bersama pakar kebijakan transportasi, forum mengulas alokasi fiskal sebagai aspek signifikan bagi terwujudnya transportasi dan mobilitas berkelanjutan. Topik kedua sekaligus terakhir dari sesi ini mengundang PT Transportasi Jakarta untuk membagikan pengalamannya dalam implementasi sistem BTS yang sedang direncanakan baik oleh Kota Makassar dan Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, turut menyampaikan, “Kami senang dapat menjadi tuan rumah dan fasilitator bagi terselenggaranya kegiatan ini dan berharap pengalaman DKI Jakarta dalam mendorong kebijakan mobilitas berkelanjutan yang kolaboratif bersama para pihak swasta serta komunitas dapat menjadi inspirasi bagi Kota Makassar dan Surabaya.

Penerapan skema Gross Cost Contract atau skema Buy the Service (BTS)/Rp per Km di kota masing-masing menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan sistem layanan transportasi umum yang lebih andal dan efektif.

Pengalaman Makassar dan Surabaya pun tentunya menjadi bahan pembelajaran kami untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan mobilitas berkelanjutan.”

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles