KATADIA, GOWA || Ketua Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan (OKK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Gowa, Amar Anggriawan, mengungkapkan rasa kegeramannya terhadap prilaku oknum Polres Gowa yang dilaporkan melakukan pungutan liar (pungli) dengan dalih razia cipta kondisi menjelang bulan Ramadan.
Amar Anggriawan menyoroti perilaku tersebut sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Selasa 2 April 2024
Menurutnya, kepolisian sebagai institusi yang seharusnya menjadi benteng perlindungan dan pengayom bagi masyarakat seharusnya diukur kinerja dan pelayanannya secara berkala.
“Kehadiran polisi seharusnya memberikan rasa aman kepada semua lapisan masyarakat, oleh karena itu, kritik yang membangun perlu diberikan oleh semua pihak,” ujar Amar Anggriawan dalam konferensi pers hari Selasa.
Amar Anggriawan juga mengakui relevansi Program Penegakan Hukum, Reformasi, dan Penindakan (PRESISI) yang dicanangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia.
Namun, ia menegaskan perlunya evaluasi atas implementasi program tersebut terutama dalam upaya pencegahan di setiap wilayah hukum.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pelanggaran terhadap amanah PRESISI yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Polres Gowa,” tambahnya.
Menurut Amar Anggriawan, penegakan hukum haruslah dilakukan dengan mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.
Ia mengecam praktik pungli yang membuat masyarakat terbebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Posko pengaduan yang dibentuk untuk korban razia cipta kondisi yang dipaksa membayar jasa parkir di kantor polisi merupakan bukti nyata bahwa masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat,” tegas Amar Anggriawan.
Dalam kesempatan itu, Amar Anggriawan juga menyerukan kepada Kapolda Sulsel untuk segera melakukan evaluasi terhadap oknum-oknum di Polres Gowa yang terlibat dalam prilaku yang tidak pantas tersebut.
Ia berharap agar Polres Gowa dapat kembali menjadi kebanggaan bagi masyarakat dengan menegakkan supremasi hukum secara adil dan proporsional.
Penutupan konferensi pers itu disertai dengan harapan bahwa kepolisian akan senantiasa menjadi mitra yang baik bagi masyarakat, bukan malah menjadi sumber ketakutan dan kekhawatiran.
Demikian laporan ini, kami akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya terkait tindak lanjut dari permintaan evaluasi tersebut.(**)
