KATADIA MAKASSAR || Pendidikan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi, seharusnya menjadi hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, realitas yang dihadapi jauh dari harapan tersebut. Jumat 26 Juli 2024
Banyak warga negara yang tidak mampu menikmati pendidikan dari semua jenjang dan tingkatan, bahkan sekolah-sekolah berkualitas masih sulit dijangkau.
Pemerintah di satu sisi mempunyai kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi di sisi lain, masyarakat seringkali menghadapi aturan yang rumit dan akses yang sulit.
Sistem penerimaan siswa yang berbelit-belit semakin membuat orang tua kehilangan semangat untuk mengejar pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.
Dengan anggaran pendidikan yang besar, sekitar 20% dari anggaran nasional, belum jelas bagaimana tepatnya dikelola untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Pendidik sendiri sering menghadapi masalah kesejahteraan yang minim, mengarah pada pembelajaran yang kurang optimal dan tidak mampu menumbuhkan semangat keilmuan di kalangan siswa.
Lebih jauh lagi, program “Merdeka Belajar” yang diusung pemerintah ternyata masih jauh dari mencapai cita-cita pendidikan sejati.
Pendidikan hanya menjadi bagian dari program kerja lima tahunan dari berbagai kepemimpinan, tanpa ada perubahan substansial yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Dengan berbagai tantangan ini, pendidikan di Indonesia tidak hanya masalah kualitas tetapi juga masalah aksesibilitas dan kebijakan yang belum mendukung.
Harapan untuk masa depan pendidikan yang lebih baik tetap menjadi fokus, namun langkah-langkah nyata perlu segera diambil untuk mengatasi kesenjangan ini.
Ini adalah tantangan yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak yang peduli terhadap masa depan generasi bangsa.
Oleh : Muh Ihsan
Pengamat Sosial Pendidikan dan kader Perserikatan Muhammadiyah. Pembina Yayasan SMP-SMA Ki Hajar Dewantara Makassar
