Pemkab Barru dan Forkopimda Plus Satukan Langkah Atasi Persoalan BBM hingga Listrik

KATADIA BARRU || Pemerintah Kabupaten Barru bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus menyatukan langkah dalam menghadapi sejumlah persoalan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan BBM, listrik, air bersih, karhutla, LPG 3 kilogram hingga ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut dibahas dalam forum Forkopimda Plus yang dipimpin Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru, Jumat (11/9/2026) malam.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk melihat kondisi yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan tidak hanya diidentifikasi, tetapi memiliki langkah penyelesaian dan tindak lanjut yang jelas.

Bupati Andi Ina menegaskan, sinergi lintas sektor diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi keresahan di tengah masyarakat.

“Tujuan kita bagaimana fenomena yang ada ini jangan sampai membuat masyarakat panik dan takut. Yang paling penting adalah keselamatan dan keamanan masyarakat,” tegas Andi Ina.

Ketersediaan BBM Jadi Perhatian

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Pertamina Patra Niaga memastikan tidak terdapat pemotongan kuota BBM untuk Kabupaten Barru. Penyaluran harian saat ini mencapai sekitar 104 kiloliter Pertalite dan 104 kiloliter solar untuk sembilan SPBU.

Bahkan, pasokan disebut mendapat tambahan sekitar 15–20 persen dari kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan BBM di Barru cukup tinggi karena daerah tersebut berada di jalur Trans Sulawesi yang menjadi lintasan kendaraan masyarakat maupun angkutan logistik. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat lokal, termasuk nelayan yang menggantungkan aktivitasnya pada BBM, juga harus tetap terjamin.

Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang meminta distribusi dan pengawasan BBM diperkuat. Termasuk melakukan penataan terhadap tata kelola SPBU serta penjualan BBM menggunakan jeriken di pinggir jalan.

Antrean kendaraan, khususnya di SPBU Bojo yang banyak melayani kendaraan truk, juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Bupati Andi Ina meminta seluruh pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan dan memastikan masyarakat lokal tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM.

Ia bahkan menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila persoalan pelayanan ditemukan berasal dari pengelolaan SPBU.

“Kalau memang persoalannya ada di SPBU, tentu kita akan ambil langkah. Bahkan kalau perlu, kita bisa meminta SPBU itu ditutup,” ujarnya.

Andi Ina juga mengingatkan agar surat pemerintah daerah terkait permohonan penambahan kuota BBM tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Surat Bupati terkait dengan penambahan kuota BBM itu nol rupiah. Saya menandatangani itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan,” tegasnya.

Listrik dan RSUD Jadi Prioritas

Persoalan energi juga dibahas dari sisi kelistrikan. Kepala ULP PLN Barru Ulfa Pratiwi menjelaskan, pemadaman listrik berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur serta kondisi sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan yang saling terhubung.

Pemkab Barru meminta PLN memperkuat komunikasi kepada masyarakat mengenai jadwal pemadaman sehingga warga maupun pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitasnya.

Perhatian khusus diberikan terhadap kawasan ekonomi dan fasilitas strategis, terutama RSUD Barru.

Bupati Andi Ina meminta kontinuitas pasokan listrik di rumah sakit menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pasien.

“Saya mohon terkait dengan rumah sakit umum kita menjadi perhatian, untuk mungkin tidak ada pemadaman, karena di sana pemadaman sedikit pun bisa membahayakan nyawa masyarakat kita,” katanya.

Distribusi Air Bersih Terus Dilakukan

Di sektor air bersih, Pemkab Barru juga terus melakukan penanganan menyusul menurunnya debit sejumlah sumber air dan produksi intake.

Pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum Tirta Waesai, BPBD, PMI, TNI, Damkar dan unsur terkait melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah wilayah terdampak.

Namun, Bupati menekankan agar persoalan air bersih tidak hanya ditangani ketika musim kemarau. Menurutnya, diperlukan perencanaan jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat.

Karhutla Perlu Dicegah dari Tingkat Desa

Sementara itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian Forkopimda.

Kapolres Barru AKBP Ananda Fauzi Harahap, S.I.K., M.H., menekankan pentingnya kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Setiap kejadian kebakaran, kata dia, perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab, status lahan hingga pihak yang bertanggung jawab.

Dandim 1405/Parepare Letkol Inf. Erwin Hidayat, S.I.P., mendorong penguatan edukasi dan pencegahan secara langsung kepada masyarakat. Langkah tegas juga diperlukan terhadap praktik pembakaran lahan.

Senada, Kajari Barru Erik Yudistira, S.H., M.H., menilai penegakan hukum tetap diperlukan terhadap pembakaran yang dilakukan secara sengaja. Namun, langkah tersebut perlu berjalan beriringan dengan mitigasi dan edukasi kepada masyarakat.

Distribusi LPG 3 Kilogram Ditertibkan

Pembahasan juga menyasar distribusi LPG 3 kilogram. Pemkab Barru menyoroti masih adanya pengecer yang belum tercatat sebagai pangkalan resmi serta penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok sasaran.

Penataan distribusi dan edukasi kepada masyarakat dinilai penting agar LPG subsidi benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Persoalan Ketenagakerjaan Masih Dimediasi

Pada sektor ketenagakerjaan, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Layar Perkasa Nusantara yang melibatkan puluhan pekerja masih dalam proses mediasi tripartit.

Penyelesaian diarahkan melalui dialog dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan investasi di Kabupaten Barru.

Kapolres Barru menyatakan kepolisian siap mendukung pengamanan situasi, sementara penyelesaian persoalan diupayakan melalui koordinasi dan langkah teknis sebelum masuk ke proses hukum.

Pemkab Minta Informasi Publik Disampaikan Utuh

Dalam forum tersebut, pentingnya komunikasi publik juga menjadi perhatian. Informasi yang tidak utuh, khususnya yang beredar melalui media sosial, dinilai berpotensi memperbesar persoalan dan memicu kepanikan masyarakat.

Wakil Bupati meminta setiap persoalan dapat diselesaikan sejak hulu melalui koordinasi dan dialog. Media juga diharapkan menyampaikan informasi secara faktual, berimbang dan utuh, termasuk perkembangan penanganan serta solusi yang sedang dilakukan pemerintah.

Menutup pertemuan, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam forum Forkopimda Plus harus menghasilkan tindakan nyata dan kesepakatan bersama.

“Kita ingin pertemuan ini menjadi hasil dan kesepakatan kita bersama, dengan harapan masyarakat Kabupaten Barru tidak terjadi kepanikan terhadap hal-hal yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi sinergi TNI, Polri, BPBD dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan berbagai persoalan masyarakat.

Ia meminta pengelola SPBU memperbaiki tata kelola pelayanan, PLN menjaga kontinuitas listrik terutama untuk RSUD, serta Perumda Air Minum terus meningkatkan pelayanan.

Menurut Andi Ina, kekompakan lintas sektor dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.