Penunjukan Direksi Baru Perusda, Fraksi PKS DPRD Makassar Tekankan Pentingnya Kinerja dan Transparansi

KATADIA MAKASSAR  || Penunjukan direksi baru di sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Makassar oleh Wali Kota Munafri Arifuddin mendapat sambutan positif dari Fraksi PKS DPRD Kota Makassar Hartono.

Meskipun menyatakan belum mengenal secara personal para direktur baru, Fraksi PKS menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perusda ke depannya.

Anggota Fraksi PKS, Hartono, dalam keterangannya kepada media Kamis, 24 April 2025, menyatakan bahwa Fraksi PKS telah mempelajari daftar nama-nama direktur yang ditunjuk.

“Kami telah membaca dan melihat siapa saja yang ditunjuk Pak Wali Kota. Namun, karena belum ada pertemuan langsung, kami belum bisa memberikan komentar yang komprehensif,” ujar Hartono.

Fraksi PKS berencana memanggil para direktur baru untuk melakukan perkenalan dan diskusi lebih lanjut. Hal ini penting untuk memahami visi, misi, dan rencana kerja mereka dalam memajukan Perusda Kota Makassar.

Komisi B DPRD Kota Makassar juga akan berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja direksi baru.

Hartono menegaskan bahwa pergantian direksi sebelumnya disebabkan oleh kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap direksi baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perusda, khususnya di sektor parkir, pasar, dan terminal.

“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala dan berharap ada komitmen bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tegas Hartono.

Beberapa nama yang ditunjuk, seperti Pak Arah dan Pak Hamzah Ahmad, dinilai memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai di bidangnya masing-masing. Fraksi PKS optimistis mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Fraksi PKS mendorong adanya pertemuan dengan Komisi B DPRD untuk membahas rencana jangka panjang direksi baru, termasuk strategi untuk mengatasi kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi dalam pengelolaan Perusda.

“Kami ingin memastikan target kinerja tercapai dan kebocoran dapat diminimalisir. Soal solusi, apakah perlu dibentuk Satgas atau mekanisme lainnya, kami serahkan pada kreativitas dan inisiatif direksi,” jelas Hartono.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur agar pengurus Perusda tidak berasal dari partai politik.

Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan pengelolaan Perusda berjalan secara profesional dan akuntabel.

“Jika ada pengurus yang berasal dari partai politik, maka harus segera mundur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkas Hartono.(**)