Munafri Arifuddin Tegaskan Penguatan Integritas Birokrasi Lewat Pengawasan SKPD

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya penguatan integritas birokrasi dengan pengawasan ketat terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 serta tindak lanjut SPI 2024 yang digelar di Ruang Sipakalebbi, Kamis (28/08/2025).

Rapat koordinasi ini menghadirkan Tim KPK RI, Bappenas RI, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Sekretariat Daerah Kota Makassar, seluruh kepala SKPD, serta para camat se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menekankan perlunya langkah nyata untuk memastikan pengelolaan uang negara berjalan transparan dan tepat sasaran. Ia bahkan berencana menempatkan personel Inspektorat di setiap SKPD sebagai upaya preventif.

“Saya bilang ke teman-teman inspektorat bahwa saya mau menempatkan di setiap OPD, ada satu orang Inspektorat yang akan mengaudit secara berkala,” tegas Munafri.

Ia juga menyoroti pola belanja SKPD yang kerap tidak seimbang, terutama ketika kegiatan diperbesar dengan melibatkan vendor secara berlebihan meski anggarannya kecil. Menurutnya, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan kongkalikong yang merugikan kinerja pemerintah.

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Munafri menegaskan standar kualitas harus menjadi prioritas utama. Rekanan yang dipilih, katanya, wajib mampu menghadirkan produk atau layanan yang benar-benar berkualitas, sehingga manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Standarisasi pekerjaan dan rekanan ini harus benar-benar dalam posisi yang berkualitas. Supaya hasil transaksi yang dilakukan juga berkualitas baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Munafri mengingatkan para pejabat agar tidak mudah membuat komitmen di luar pekerjaan resmi, karena hal itu justru bisa menjadi penghambat program. Ia juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam gaya hidup, termasuk dalam hal kecil seperti pemilihan seragam dan sepatu.

Menurutnya, sikap hidup berlebihan dari pejabat bisa menimbulkan dampak buruk karena cenderung ditiru oleh bawahan.

Di akhir arahannya, Munafri berharap pelaksanaan SPI dapat menjadi momentum memperkuat integritas birokrasi di Kota Makassar.

“Saya berharap survei penilaian integritas ini benar-benar menjadi hal penting bahwa kita ada dalam pekerjaan yang mengelola dan menyelamatkan uang negara untuk disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban,” pungkasnya.