KATADIA,MAKASSAR || Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) Lakukan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berdasarkan Survey Aplikasi IPK-IKM 3AS di Lapas Kelas IIA Parepare TPI Parepare Kantor Imigrasi Kelas II, dan Rutan Kelas IIB Barru.
Pemantauan ini untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Sulawesi Selatan.
Tim Monitoring dan Evaluasi Survei IPK-IKM melakukan kunjungan pada tanggal 13 s/d 15 Maret 2023 dipimpin oleh Kasubbag Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Agry Caesar, didampingi Operator Survey Aplikasi 3AS Wawan Darmawan , Andi Pramitha Krisnayanti dan Andi Wahyu Iskandar Zainal.
Kehadiran tim disambut Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Totok Budiyanto, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Arief Eka Riyanto, dan Kepala Rutan Kelas IIB Barru, Mashuri Alwi. Dalam kunjungannya, Agry mengatakan survei IPK dan IKM dilakukan melalui aplikasi 3AS yang dibuat oleh Badan Litbang Hukum dan HAM. Aplikasi tersebut dikembangkan sebagai sarana untuk mengukur kualitas pelayanan publik di seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan HAM.
Lebih lanjut Agry menyampaikan, Kegiatan Survei melalui Aplikasi 3AS dilakukan untuk mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan publik. Setiap Satker harus berpartisipasi aktif dalam meningkatkan IPK-IKM, dan perlu dikembangkan strategi bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan dapat merespon dengan baik layanan
yang diberikan.
Dalam kesempatan tersebut, Tim meminta informasi kepada operator terkait kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam melaksanakan survei IPK-IKM. Tim kemudian memberikan saran dan rekomendasi agar pelaksanaan Survei IPK-IKM dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.
Makassar4 hari lalu
