![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BENNER-PORTAL-scaled-1.jpg?w=696)
KATADIA,MAKASSSAR || Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar, yang dibuka resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulsel, Muhammmad Rasyid, digelar di Four Points by Sheraton Makassar pada Rabu (27/12/2023).
Kegiatan refleksi ini menjadi platform evaluasi untuk menilai perjalanan Pemerintah Kota Makassar selama satu tahun terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Kabag Hukum Pemkot Makassar, Dr. Daniati S.STP.MH, menjelaskan kepada media bahwa bagian hukum telah bekerja secara maksimal selama periode tersebut.
“Indeks reformasi untuk bagian hukum tahun sebelumnya hanya memperoleh nilai D, dan Alhamdulillah tahun ini mendapatkan nilai A,” ungkap Daniati, menyoroti peningkatan signifikan dalam kinerja bagian hukum.
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/05/BAWA-scaled.jpg?w=696)
Daniati juga menekankan kerjasama yang erat dan koordinasi yang baik antara pemerintah Kota Makassar, khususnya bagian hukumnya, dengan Kementerian Hukum dan HAM.
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
![](https://i0.wp.com/katadia.co/wp-content/uploads/2024/06/Banner-SOSMED-BAPENDA-2024-scaled.jpg?w=696)
“Semua produk hukum, baik peraturan wali kota maupun peraturan daerah, telah kami harmonisasi dengan kementerian hukum dan HAM serta biro hukum provinsi Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Dia juga menyoroti layanan bantuan hukum yang ditingkatkan pada tahun 2023 melalui aplikasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan tersebut melalui Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
“Kami memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan membuka akses melalui Aplikasi Lokal atau Lorong Keadilan Sosial, yang menyediakan dua layanan: Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum secara gratis,” jelas Daniati.
Daniati juga merencanakan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di setiap kelurahan dan kecamatan pada tahun 2024. Ini akan menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Makassar, khususnya Bagian Hukum, untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2015 terkait penyelenggaraan bantuan hukum.