KataDia, Makassar ll Saya menyempatkan untuk menyaksikan Pidato kenegaraan Presiden Jokowi secara daring. Pidato itu bertujuan untuk menjelaskan satu tahun Jokowi kerja apa saja.
Beliau berpidato membahas banyak isu, mulai dari proses covid 19 yang sangat panjang sampai vaksinasi. Selebihnya adalah jembatan, tol dan jalan-jalan yang masuk desa.
Jokowi juga menyinggung soal ekonomi dan UMKM. Beberapa bagian isi pagi pidatonya menjelaskan bagaimana sinergitas lembaga negara dalam berkolaborasi membangun negeri. Dan pada titik itu kita patut mengapresiasi.
Bangsa ini memang telah melewati berbagai rintangan yang sangat panjang, silih berganti dari waktu ke waktu.
Tahun ini, Jokowi dengan memakai baju adat Badui sebuah simbol lokalistik yang awet sampai hari ini. Sayangnya dalam pidato tersebut, isu strategis lainnya tidak di bahas.
Salah satunya soal HAM, perjalanan satu tahun omnibuslaw atau undang-undang cipta kerja kiranya banyak melahirkan tragedi pelanggaran HAM, belum lagi pelanggaran HAM masa lalu itu juga tidak disinggung sama sekali.
Selama satu tahun ini, saya banyak belajar soal isu lingkungan, media menjadi saksi bagaimana hutan adat dirampas yang ujungnya terjadi kriminalisasi hak asasi. Sehingga makin ke sini, makin tidak pasti.
Kedua, Jokowi tidak menyinggung sama sekali persoalan korupsi. Dalam satu tahun ini dua pejabat tinggi negara setingkat menteri tersandung korupsi. Belum lagi para Gubernur sampai bupati. Ini tentu menandakan bahwa penegakan hukum masih belum pasti dan butuh banyak evaluasi.
Ketiga, adalah krisis iklim. Kiranya pembangunan industrialisasi harus didorong dengan lingkungan yang terlindungi. Kerusakan hutan, perampasan hutang adat, pertambangan. Aktivitas ekstraksi inilah biasanya mempermudah mendatangkan kerusakan alam yang ujungnya adalah malapetaka.
Negara hari ini juga harus menjamin ruang demokrasi yang lebih luas lagi, tidak kaku dan langsung tangkap sana sini. Menjamin warga negara untuk terlibat dalam proses bernegara adalah cara sehat agar negara ini tetap baik.
Goodluck Pak Presiden…
Author: Takbir Abadi (Mahasiswa Ilmu Pemerintah Unismuh Makassar)
