KATADIA, MAKASSAR || Setelah Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar, Rosmala Arifin mengatakan, terkait pengelolaan iuran bagi anggota PGRI di Sulsel, yang jumlahnya mencapai 200 ribu orang, saat berlangsung Konferensi Kerja PGRI Sulsel Februari 2022 ini, menimbulkan pertanyaan bagaimana selama ini nasib uang ratusan juta bahkan miliaran rupiah yang telah dipungut dari seluruh guru di Sulsel.
Silang pendapat itu memang sempat riuh saat pemilihan ketua berlangsung beberapa tahun lalu di Claro Hotel Makassar, yang memilih Prof. Dr. Hasnawi Haris, sebagai ketua.
Suara yang mempertanyakan status pengelolaan iuran anggota mengedepan, mengingat pengurus lama yakni bendahara dan sekretaris serta jajarannya tidak mengalami perubahan.
Mereka tidak juga melaporkan hasil audit dana publik, yang dipungut dari anggota PGRI, berdasarkan sumber internal menyebutkan nilainya mencapai Rp1 miliar per bulan.
Suara yang mempersoalkan pengelolaan iuran awalnya muncul dari pengurus kabupaten/kota yang menilai organisasi PGRI Sulsel tidak mengalami kemajuan berarti sejak periode sebelumnya.
Bahkan ditengarai telah terjadi pembiaran atas penyimpangan pengelolaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Sementara itu dari pantauan media sekretariat PGRI Sulsel yang beralamat di jalan Amana Gappa Kota Makassar, tidak terurus.
Berdasarkan keterangan masyarakat di sekitar sekretariat kondisi kantor Organisasi guru itu, sejak tahun 1960 tidak pernah disentuh renovasi. Bahkan selama ini seperti tidak pernah difungsikan. Gedung itu terlihat kumuh dan kotor.
Dasarnya dalam AD/ART PGRI tahun 2019. Iuran anggota Rp10 ribu per anggota per bulan dibagi Rp5 ribu kepada PGRI Kecamatan dan Rp5 ribu dibagi lagi kepada PGRI Provinsi dan PGRI Pusat.
Jika berpatokan pada ketentuan itu diperkirakan setiap bulannya PGRI Sulsel meraup Rp1 miliar rupiah, dari 200 ribu anggota.
Memang tidak semua anggota rutin membayar namun jumlah yang patuh pada ketentuan pembayaran selayaknya dipublikasi kepada anggota jika tidak ingin kepada masyarakat.
“PGRI seharusnya menjadi contoh karena guru adalah mereka yang digunakan ditiru,” ujar seorang guru SMP negeri di yang enggan dipublikasikan jati dirinya.
Ketua umum PGRI Sulsel Periode 2019-2024 Prof Asnawi saat di Konfirmasi mengatakan mengenai iuran perbulan guru itu sudah memenuhi AD/ART dan juga pembagian masing masing Kabupaten, kota dan pusat
Terkait masalah penggunaan iuran itu kita gunakan di setiap kegiatan dan dilaporkan oleh bendahara organisasi pada konferensi Kerja PGRI setiap tahunnya dan semuanya kami sampaikan di secara transparan di kegiatan tersebut.
“Karena saya pejabat baru terpilih di tahun 2019 lalu, maka semua kegiatan yang kami lakukan dipertanggungjawabkan dam hasil pembayaran dan pengeluaran disampaikan pada kegiatan konkerja PGRI dan semuanya ada kita simpang dalam dokumen, kata prof
Untuk laporan keuangan di tahun sebelum kepemimpinan saya, tidak bisa kami laporkan, silahkan menghubungi konfirmasi sendiri ke ketua PGRI sebelumnya, “Ujar Prof Hasnawi Haris pada media ini Selasa 15 Februari 2022 melalui via telepon WhatsApp
Sementara masalah bangunan kantor PGRI tak terurus, kami belum bisa karena lahan masih berproses, dan kami akan berusaha sebaik mungkin, tambahnya
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Umum PGRI Sulsel Periode sebelumnya, belum berhasil dikonfirmasi.( as)