KATADIA, MAKASSAR || Terkait dipersoalkannya iuran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya bicara. Selasa 15 Februari 2022, via WhatsApp Prof. Hasnawi memberikan klarifikasinya. “Saya bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana sejak periode saya menjabat,” ujarnya.
Juga terungkap bahwa sejak menjabat sebagai ketua, Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pernah berjanji akan memberikan hibah lahan dan pembangunan gedung PGRI, karena gedung yang sekarang tanahnya masih dalam tahap proses pencarian dokumen surat tanah kepemilikan
Sekalipun dapat memahami adanya pihak yang mempertanyakan pengelolaan iuran anggota PGRI yang dikalkulasi mencapai puluhan miliar rupiah itu. “Tidak semua anggota patuh membayar iuran,” tambah Profesor muda Universitas Negeri Makassar (UNM) yang juga dikenal aktif di pembinaan olahraga Sulsel itu. Sembari menyarankan agar dikonfirmasi langsung ke bendahara PGRI.
Akademisi kelahiran Soppeng itu selama ini memang dipercaya banyak pihak sebagai sosok yang bersih dan dapat dipercaya. Sehingga akhirnya mendapat dukungan untuk dipilih sebagai Ketua PGRI. Namun seperti kasus pemilihannya yang digugat oleh ketua sebelumnya, Prof. Hasnawi terlihat lebih ‘dingin’ menghadapi pesaingnya.
Ada sinyalemen gugatan pada iuran dilakukan oleh lawan politiknya. Tetapi menurut sejumlah guru dan kepala sekolah yang ditemui media mengungkapkan jika ada gugatan pada pengelolaan dana mestinya kepada pengurus sebelumnya, bukan kepada Prof. Hasnawi. Periode ini memang hanya ketua yang berganti, selebihnya adalah pengurus lama yang sudah memasuki tiga periode.
Selama delapan tahun pengurus sebelumnya, pihak yang mempertanyakan akuntabilitas pengelolaan iuran PGRI mengharapkan agar periode Prof. Hasnawi dilakukan proses audit dan publikasi pengelolaan anggaran yang lebih terbuka. “Kalau hanya bangunan dan tanah senilai Rp1-2 miliar pasti dapat diupayakan secara internal PGRI, sekalipun tanpa bantuan Pemprov Sulsel,” ujar sumber yang meyakini PGRI dapat mandiri membangun gedung.
AM salah seorang pengurus lama PGRI menyebutkan sejumlah kabupaten/kota memang bandel alias nakal, tidak patuh membayar iuran. Menurut AM yang tah pensiun sejak tahun kemarin, jumlah cabang PGRI yang patuh membayar dan yang nakal, boleh dikatakan berimbang. “Kalau ada yang tidak membayar silahkan dipublikasi, kalau mereka rajin membayar juga harus diapresiasi, jangan hanya pengurus tertentu yang ketahui karena bisa menjadi fitnah,” paparnya.
Sampai berita ini diturunkan Prof. Hasnawi berjanji akan mengundang wartawan berdialog. “Kalau ada waktu kita ketemu dan duduk-duduk bersama,” ujarnya kepada media saat dikonfirmasi sore kemarin.(Anjas)