KATADIA,MAKASSAR || Dosen Fisip Unismuh Makassar yakni; Dr Nur Wahid, S.Sos, M.Si; Arni S.Kom, M.I.Kom dan Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Jumat 24 Februari 2023 di Aula Kantor Lurah Wajo Baru Jl. Bayam No.20 Kota Makassar.
PKM ini adalah Hibah Riset Muhammadiyah Batch VI Majelis Diklitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kegiatan yang dilaksanakan pada anggota masyarakat di kelurahan itu adalah, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi Digital Sistem Informasi Pelayanan Publik di Kota Makassar.
Salah seorang nara sumber Dr Nur Wahid, S.Sos, M.Si pada kegiatan pemberdayaan itu mengatakan, tata kelola digital adalah kerangka kerja menetapkan akuntabilitas, peran dan otoritas pengambilan keputusan untuk keberadaan digital organisasi berarti ada situs web, situs seluler, saluran sosial, dan produk serta layanan lain yang mendukung internet dan web .
Adapun maksud dan tujuan serta kegunaan tata kelola digital adalah memuaskan warga masyarakat, sebagai proses dan interaksi, alat utama pemerintah, mendorong partisipasi dan demokratisasi, tandasnya.
Selain itu mendorong pemberdayaan masyarakat, manfaat untuk lingkungan seperti mengurangi limbah kertas, persetujuan publik, transparansi pemerintah, proses penyederhanaan, kata Ketua Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fisip Unismuh Makassar ini.
Hambatan tata kelola digital, sumber daya manusia yang langka, infrastrukur belum memadai dan mahal, kultur berbagi informasi belum ada, kultur mempermudah urusan belum membudaya dan tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas, ungkapnya.
Dampak penerapan tata kelola digital adalah efisiensi anggaran meningkat secara signifikan, tata kelola terpadu, layanan tanpa batas, teknologi informasi dan komputer terintegrasi, kepercayaan publik, tegas Doktor Administrasi Publik PPs-Unhas ini.
Tantangan tata kelola berbasis digital, ketidakmerataan akses publik ke internet serta kurangnya reliabilitas informasi web ditambah lagi adanya agenda pihak tertentu yang seringkali berusaha mempengaruhi dan membiaskan opini publik, tegasnya.
Disinformasi merupakan bahaya yang sangat laten apabila SDM tidak terlatih dalam menentukan informasi, kata sarjana ilmu administrasi negara Fisip Unismuh Makassar ini.( ***)
