KATADIA,MAKASSAR || Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah untuk mendorong penanggulangan stunting di daerah prioritas yang memiliki angka prevalensi relatif tinggi agar angka penyebarannya dapat ditekan. Langkah ini diawali dengan rencana kegiatan intervensi stunting yang dikemas dalam bentuk Laporan Stunting.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ritamariani menjelaskan Rembuk Stunting merupakan salah satu upaya untuk membahas dan menyamakan persepsi intervensi stunting di lapangan dengan memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Dalam Rembuk Stunting, hasil analisis situasi dan rencana kegiatan intervensi untuk menurunkan stunting telah disepakati oleh semua sektor untuk dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja RKPD dan OPD.
Selain itu, perlu dilakukan pemetaan analisis situasi untuk merumuskan kriteria desa/kelurahan yang menjadi lokasi prioritas intervensi stunting dan masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Andi Ritamariani berharap dengan komitmen yang kuat, pemerintah daerah dapat merumuskan program dan kegiatan yang lebih terukur dengan melihat cakupan indikator pelayanan percepatan penurunan stunting dengan memastikan komitmen lintas sektor dalam menuangkan program dan kegiatan OPD ke dalam dokumen perencanaan kabupaten.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), salah satu daerah yang menjadi fokus penanganan stunting adalah Sidrap, dimana prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 25,4 persen, dan diprediksi meningkat pada tahun 2022 menjadi 27,3 persen. Angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024, sehingga intervensi harus difokuskan.
Kondisi ini menggambarkan bahwa semua pengambil kebijakan masih harus bekerja lebih keras untuk menurunkan prevalensi stunting dan membutuhkan komitmen dan sinergi yang kuat dari semua pihak terutama pemerintah desa karena implementasinya ada di desa.
