KATADIA,MAKASSAR || Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah (OTDA) dengan tema Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul menghasilkan beberapa isu penting.
Salah satu hal yang mencuat dalam diskusi siang tadi adalah soal izin kawasan yang ternyata menimbulkan beberapa kendala teknis di lapangan.
Seminar yang dihadiri oleh narasumber ahli dari berbagai bidang tersebut menghasilkan kajian kritis untuk meningkatkan kewenangan atau kewenangan daerah.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam perjalanan OTDA, implementasi OTDA yang paling nyata adalah lahirnya presiden dari pemerintah daerah.
Danny Pomanto, begitu sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, Pak Jokowi merupakan salah satu produk terbaik dari penerapan OTDA.
“Kita bisa melihat betapa mandirinya daerah-daerah sekarang. Dulu, dari segi keuangan, produksi, dan suplai selalu bergantung pada pemerintah pusat, tetapi otonomi daerah ini telah menciptakan kemandirian daerah. Saya kira itu hal yang paling jelas di otonomi daerah,” kata Danny Pomanto. di sela-sela konferensi pers seminar nasional bersama wartawan, di Four Points, Kamis, (13/04/2023).
Jadi, kata dia, OTDA merupakan fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk maju.
Meski begitu, masih ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti pemerintah kota tidak lagi memiliki kewenangan atas pantai, serta masalah lain, yaitu kewenangan drainase.
Di lapangan, pihaknya menemukan ketika kawasan pantai dipenuhi lumpur dan sampah, aparat tidak membersihkannya, sehingga menjadi pertanyaan apakah Pemkot akan membiarkannya seperti itu?, tanyanya.
Masalah lainnya adalah banjir yang erat kaitannya dengan drainase. Dia mengatakan, jika pihak lain tidak membersihkan saluran air sementara pihaknya punya, lalu apa selanjutnya?
Nah, hal ini akan menimbulkan sikap saling mengangkat otoritas. Inilah yang tidak diinginkan Danny Pomanto.
Akibatnya, persoalan kewenangan ini dapat melumpuhkan metabolisme otonomi, jika tidak ditemukan solusinya.
“Jadi, dinamika pembahasan di seminar ini sangat menarik, sangat produktif. Banyak sudut pandang, dari akademisi, politik, berkumpul untuk memunculkan gagasan meninjau kembali perizinan tersebut,” kata Danny Pomanto.
“Kita perlu pembenahan dan ini sunnatullah. Momentum hari OTDA ini merupakan momentum terbaik dan bersejarah sebagai sumbangsih politik daerah untuk pemimpin-pemimpin mendatang,” imbuhnya.
Lebih jauh, walikota dua periode ini mengakui bahwa OTDA tidak serta merta memisahkan daerah dari pusat.
Alasannya, secara politik harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ada pemerintah provinsi di tengah sebagai wakil dari pusat agar tetap sejalan.
“Ini semua semangatnya sama mendukung Indonesia kuat. Tidak perlu mengubah undang-undang, tapi misalnya ada pelimpahan kewenangan dan keuangan ke kota-kota sehingga ada pembentukan UPT Provinsi misalnya. Ini harus bisa,” harapnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, seminar dan peringatan OTDA tersebut bertujuan untuk melakukan tinjauan otonomi daerah.
Bima yang hadir sebagai narasumber mengatakan sudah disepakati pihaknya siap melakukan kajian kritis yang drafnya akan disiapkan bersama. (*)