KATADIA,MAKASSAR || Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Makassar tahun ini diharapkan akan menjadi lebih transparan, objektif, dan berkeadilan. Usulan ini muncul dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) di kantor mereka pada Senin (12/6). Wakil Ketua DPKM Makassar, Dr. Hj. Apiaty Amin Syam, membuka forum ini.
Dalam FGD tersebut, beberapa narasumber turut hadir, termasuk pakar pendidikan dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Arismunandar, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyidin, dan Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso. Forum ini juga dihadiri oleh para komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar.
Prof. Arismunandar menyoroti pentingnya proses PPDB yang mencakup seluruh lapisan masyarakat melalui empat jalur, yaitu jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Dia juga menyarankan agar Dinas Pendidikan Makassar lebih berhati-hati dalam memilih aplikasi PPDB yang digunakan, menyarankan agar aplikasi tersebut adalah milik pemerintah untuk menghindari penyalahgunaan. Dia mengusulkan bahwa aplikasi tersebut dapat dikelola oleh Dinas Kominfo atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Arismunandar juga menggarisbawahi disparitas antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dia berpendapat bahwa sekolah swasta yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seharusnya dimasukkan dalam sistem PPDB sebagai alternatif pilihan. Namun, dia menekankan bahwa tidak boleh ada sekolah swasta yang menerima dana BOS yang menolak masuk ke dalam sistem PPDB.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim, juga membahas perbedaan kondisi sistem zonasi antara DKI Jakarta dan Makassar. Dia mengakui bahwa kondisi di Makassar berbeda, di mana banyak kecamatan belum memiliki SMP negeri. Namun, dia mengapresiasi pelaksanaan PPDB tahun lalu yang lebih tenang dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyidin, memberikan apresiasi terhadap saran dan masukan yang diberikan terkait penyelenggaraan PPDB. Dia optimis bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini akan lebih transparan dan berkualitas. Terkait partisipasi sekolah swasta, Muhyidin menyatakan bahwa mereka juga akan dimasukkan dalam sistem PPDB.
“Pendaftaran PPDB akan dilakukan secara daring, dan pendaftaran ulang bagi mereka yang diterima akan dilakukan secara luring,” tambahnya.
