KATADIA, MAKASSAR || Menampilkan pemateri Zulkarnain Hamson instruktur ZH konsultan, mengulas ‘Media dan Jurnalisme’ 62 jurnalis online dan anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Pemerhati Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (LP HAM RI), dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) , diberikan pemahaman kerja kewartawanan.
Pelatihan berlangsung di Warkop Utara, Kota Makassar, dibuka Wakil Ketua LP HAM RI, Hendarto, SE, didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina, Ir. Syafruddin S. dalam arahannya menegaskan kepada anggotanya untuk konsisten menjaga kepentingan masyarakat.
Menurut Zulkarnain, pelatihan dikelola dalam dua format online dan offline, sekira 30 peserta bergabung dalam ruangan, selebihnya mengikuti dari link zoom. Materi pelatihan pada Minggu 24 September 2023, adalah ‘Investigatif Reporting’, ‘Etika Jurnalistik’ dan ‘Fakta Berita.’ Kegiatan berlangsung dari Jam 10:00 hingga 16:00 WITA. Dibantu 4 fasilitator dari internal LP HAM RI.
“Usai materi pertama, tugas evaluasi mulai mereka kerjakan, ” Saya mulai melihat bagaimana daya kritis mereka, pada realitas sosial masyarakat, ujar ZH. Kekaguman saya karena mereka dengan tegas mengatakan “kami bukan LSM Pers” dan “kami bukan demonstran bayaran, tambah ZH menirukan ucapan peserta.
Daya kritis bukan suatu hal negatif, malah sebaliknya sangat positif. “Saya teringat pernyataan terkait artikulasi politik yang diawal era 1999 dinyatakan para pengamat telah diambil alih dari Partai Politik (Parpol) oleh Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat,” urai ZH.
Setelah memasuki era 2000 LSM kembali mendapat sorotan setelah ‘tumbuh menjamur’ bahkan ada istilah ‘LSM pelat merah’ atau dibentuk oknum-oknum di lembaga pemerintahan, dengan maksud ‘memagari’ dari kemungkinan tekanan lawan politik atau pesaing tambahnya.
“Hari ini saya menemukan spirit lama LSM yang dijunjung tinggi sebagai konsepsi ideal. Satu diantara perjuangan mereka, membantu masyarakat yang tanahnya diambil paksa,” ungkap ZH.
Faisal fasilitator yang juga ketua panitia menambahkan “Materi investigasi diurai dalam studi kasus yang mereka pilih sendiri berdasarkan pengalaman lapangan dan paparkan dalam kelompok,” ujarnya.
Dibedah memakai pendekatan tiga materi pelatihan yang diberikan instruktur. Setiap kelompok mengulas kasus berbeda, a) mafia tanah; b) korupsi pupuk subsidi; c) penyelewengan Dana Desa; d) penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang menyimpang. Setiap anggota kelompok menuliskan solusi penanganan kasus.
Peserta memiliki kepekaan pada isu sosial, ekonomi, bahkan politik. Diperlukan petunjuk praktis agar dalam melakukan investigasi, liputan dan penulisan laporan tetap berada dalam ketentuan kode etik, demikian analisis hasil pelatihan yang diungkapkan ZH, sesaat sebelum penutupan kegiatan.
Menginjak usianya di tahun ke-7 LP HAM RI, menjadi organisasi produktif baik dalam peningkatan keanggotaan di 24 kabupaten/kota di Sulsel, juga pencapaian visi misi. Satu dan lain hal yang menggembirakan dikarenakan kemampuan menangkap isu sosial kian tajam. Agenda berikut yang menjadi sasaran mereka adalah kepedulian pada lingkungan hidup dan kebencanaan.
Kesadaran merawat lingkungan hidup akan membawa mereka pada dua pola, pertama Focus Group Discussion (FGD) dan penelitian sederhana guna membangun program, tentu bukan hal baru bagi dunia akademik, tetapi bagi Pers dan LSM yang tak punya dana bantuan operasional, ungkap ZH.(**)
