KATADIA,JAKARTA || Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, memberikan instruksi kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan anggaran dengan kedisiplinan serta tepat sasaran. pada hari Rabu, 29 November 2023,
Presiden menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan menutup celah terjadinya penyalahgunaan anggaran, terutama dalam konteks perubahan geopolitik yang makin kompleks, dampak perubahan iklim yang semakin terasa, serta potensi krisis dan resesi yang semakin kuat.
“Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas, ini jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi apalagi, tutup celah itu,” ungkap Presiden dalam arahannya.
Presiden juga menyoroti realisasi anggaran yang saat ini belum mencapai target yang diharapkan, dengan realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen. Dia menegaskan urgensi untuk segera merealisasikan anggaran yang telah disiapkan.
“Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin,” ujarnya.
Selain itu, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang muncul melalui penyesuaian otomatis (automatic adjustment) dan menekankan bahwa pengeluaran anggaran harus berorientasi pada hasil yang bermanfaat maksimal bagi rakyat.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan kelancaran pembangunan.
“Sinergi dan harmonisasi biar in line semuanya,” tegas Presiden.
Dalam upaya meningkatkan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan, Presiden memerintahkan penggunaan dana transfer daerah. Dia juga mendorong inovasi pembiayaan untuk menjaga iklim investasi.
Menyadari bahwa 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan periode ini, Presiden meminta agar anggaran dioptimalkan untuk menyelesaikan agenda pembangunan yang masih tertunda. Ini dilakukan sebagai langkah memperkuat fondasi bagi pemerintahan yang akan datang.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Para gubernur dari berbagai provinsi turut hadir secara daring dalam acara tersebut.(**)
