KATADIA, JAKARTA || Tanda tangan resmi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Komisi Nasional Disabilitas RI (KND-RI) menjadi tonggak penting dalam pengembangan Pendidikan Inklusif.
Acara ini diselenggarakan di Kantor KND RI Gedung Cawang Kencana Jakarta.Pada hari Senin, 27 November 2023,
PKS ini, ditandatangani oleh H. Muhyiddin, SE., M.M., Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Ibu Fatimah Asri Mutmainnah, Komisioner KND-RI Pengampu Wilayah Sulawesi Selatan, menandai komitmen bersama untuk mengembangkan Unit Layanan Disabilitas Pendidikan (ULD-P) di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Ketua KND-RI, Dante Rigmalia, menekankan pentingnya mengubah perspektif inklusif dari sekadar program menjadi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak warga negara.
Rigmalia menyoroti bahwa setiap sekolah di Kota Makassar harus memberikan layanan disabilitas di semua jenjang tanpa kecuali. Inisiatif ULD-P menjadi langkah progresif dalam mewujudkan visi kota yang inklusif.
Kepala Dinas, H. Muhyiddin, menjelaskan bahwa perspektif Kota Makassar sebagai kota inklusif dalam pendidikan telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan, termasuk regulasi penerimaan siswa baru dan pelatihan guru untuk menangani anak disabilitas.
Dinas Pendidikan juga aktif memberikan dukungan kepada komunitas mantan penderita kusta untuk mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan dan pengembangan life skill.
Peran ULD-P diharapkan akan memperkuat dan meningkatkan praktik inklusif yang sudah ada, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Perguruan Tinggi, NGO, dan KND-RI.
Komisioner Eka Prastama Widyanta memberikan saran praktik baik yang dapat diterapkan di Kota Makassar, sementara Pemerhati Disabilitas Kota Makassar, Abdul Rahman, menegaskan pentingnya kesamaan visi dan langkah antara pemerintah Kota dan KND-RI dalam menciptakan Kota Makassar yang benar-benar inklusif di masa mendatang.
