KATADIA,JAKARTA || Presiden Joko Widodo menegaskan urgensi memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang harus lebih sistemik, masif, dan memanfaatkan teknologi terkini.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa, 12 Desember 2023.
Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kompleksitas serta jumlah kasus korupsi di Tanah Air.
Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap upaya pemberantasan korupsi, mengatakan bahwa pendidikan, pencegahan, dan penindakan perlu diperiksa secara menyeluruh.
“Korupsi saat ini semakin canggih, kompleks, bahkan melibatkan banyak negara dan yurisdiksi serta menggunakan teknologi mutakhir.
Oleh karena itu, kita membutuhkan upaya bersama yang lebih sistemik, massif, dan memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah korupsi,” ujar Presiden.
Jokowi menegaskan perlunya memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui beberapa langkah, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum, reformasi sistem pengadaan barang dan jasa, serta perizinan berbasis digital seperti Online Single Submission (OSS).
“Dukungan OSS dalam urusan perizinan sangat membantu, begitu juga dengan kebijakan one map policy yang akan selesai pada 2024. Hal ini akan menjadi pagar bagi potensi pelaku korupsi,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti perlunya penguatan regulasi hukum dengan menyebut pentingnya UU Perampasan Aset Tindak Pidana dan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai langkah preventif yang efektif.
“Mengenai Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, ini penting untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera. Begitu juga dengan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang akan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik,” jelasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
