KATADIA,LUWU UTARA || Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin, melakukan penyerahan satu unit bantuan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
Acara penyerahan bantuan ini berlangsung dalam suasana silaturahmi antara Pj Gubernur Sulsel dan pemangku kepentingan utama di Kabupaten Luwu Utara, termasuk Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, pada Jumat, 5 Januari 2024, di Kantor Bupati Luwu Utara.
Bupati Indah Putri Indriani secara langsung menerima bantuan tersebut dari Pj Gubernur Sulsel dalam acara yang dihadiri oleh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Satpol PP Luwu Utara, Ednan Juni Rum, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan tersebut, menyebutkan bahwa armada yang dimiliki oleh Luwu Utara saat ini masih kurang dan bantuan ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menangani kebakaran.
Kepala Bidang Linmas dan Damkar Provinsi Sulsel, Fahlevi, turut menyampaikan tujuan dari penyerahan armada Damkar ke berbagai kabupaten dan kota di Sulsel, khususnya ke Luwu Utara, yaitu untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Fahlevi juga menekankan bahwa Pemprov Sulsel tidak hanya memberikan armada saja, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
Dalam konteks ini, Fahlevi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat ada 2.196 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 24 kabupaten kota di Sulsel.
Luwu Utara sendiri, sebagai kabupaten terluas di Sulsel dengan wilayah yang banyak ditutupi hutan dan lahan, juga turut mengalami kejadian serupa.
Upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran menjadi hal yang sangat ditekankan dalam mendukung keselamatan serta kelestarian lingkungan di daerah ini.
Bantuan armada Damkar yang diserahkan diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat respons dan penanganan terhadap kebakaran di Luwu Utara serta memperkuat kerjasama antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. (*)
